MPR Cari Landasan Hukum Baru untuk Pokok-Pokok Haluan Negara
MPR menghadapi dilema dalam menentukan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), antara Ketetap...
Lembaga Mana yang Berwenang Menguji Tap MPR?
Tap MPR merupakan aturan dasar negara atau staatsgrundgesetz yang masuk dalam kelompok norma yang be...
Dasar Hukum PKI Dilarang di Indonesia
Merujuk pada Konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966, ada 2 alasan PKI dilarang di Indonesia. Apa saja al...
UU Polri Baru Dinilai Menabrak TAP MPR dan Putusan MK, Di Mana Reformasinya?
UU Polri baru dinilai gagal memperkuat Kompolnas karena pengaduan masyarakat hanya diteruskan kepada...
Akademisi Sebut Pencabutan Isi TAP MPR Cacat Hukum
Langkah MPR ini dinilai hanya kompromi politik untuk menguntungkan beberapa pihak.
Jika UU Bertentangan dengan TAP MPR, Bisakah Judicial Review?
Sampai saat ini belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengujian undang-undang yang bertentang...
Yusril Ihza Mahendra Persoalkan Kedudukan 'Ketetapan MPR'
Menurut Yusril, penjelasan pasal itu sebenarnya hanyalah menjelaskan kalimat atau istilah, tetapi pe...














