KLINIK

Selasa, 23 April 2019

Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri

https://images.hukumonline.com/frontend/lt5b4dc1b842992/lt5b4dc2c5bd526.jpg
Dimas Hutomo, S.H.
Hukum Pidana
Bung Pokrol
Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri

Pertanyaan

Ada tetangga saya dengan berbangga diri menyebutkan bahwa dia “membeli” gelar doktor di salah satu Perguruan Tinggi Negeri. Apa bisa demikian secara hukum? Bisa kena sanksi tidak?

Intisari Jawaban

Kami asumsikan, “membeli” yang Anda maksud ialah menyogok seseorang untuk mengeluarkan ijazah tanpa mengikuti atau menempuh program pendidikan doktor atau program doktor terapan. Jual beli ijazah tersebut akan batal demi hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga jual beli dianggap tidak pernah terjadi.
 
Tentu hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum (ilegal) dan termasuk tindak pidana. Maka dari itu, gelar doktornya dianggap tidak sah dan akan dicabut. Pelaku jual beli ijazah (orang yang membeli dan pihak perguruan tinggi) juga akan dikenakan sanksi pidana. Selain itu, terhadap perguruan tinggi akan dikenakan sanksi administratif.
 
Lalu, apa sanksi pidana dan administratifnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua