Bolehkah Menjadikan Wilayah Permukiman sebagai Domisili PT?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menjadikan Wilayah Permukiman sebagai Domisili PT yang dibuat oleh Easybiz dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juli 2019.

KLINIK TERKAIT

Legalitas Usaha Penyewaan Virtual Office

01 Okt, 2025

Bisakah Koperasi dan PT Punya Alamat yang Sama?

14 Mar, 2025

Akibat Hukum Jika PT Tidak Melakukan Pendaftaran

28 Feb, 2025

Tata Cara Perubahan Nomenklatur Direksi

15 Jan, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (“PT/perseroan”). Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kemudian, dalam praktiknya, ketika hendak mendirikan suatu perseroan, tempat kedudukan merupakan salah satu hal yang sekurang-kurangnya wajib dimuat dalam anggaran dasar PT.[1]

Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Selanjutnya, kami asumsikan yang Anda maksud dengan “domisili” adalah tempat kedudukan PT yang diatur dalam Pasal 5 UU PT sebagai berikut:

1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 UU PT, tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Kemudian, perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

Selain itu, suatu perseroan juga dapat mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan tersebut juga sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.[2]

Namun, tidak menutup kemungkinan perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.[3]

Sebagaimana telah kami jelaskan, tempat kedudukan berfungsi sebagai “kantor pusat” dan “domisili” dalam rangka melaksanakan komunikasi dan pemberitahuan kepada perseroan. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa tempat kedudukan adalah dasar eksistensi hukum (legal existence) perseroan, karena dengan adanya tempat kedudukan yang menjadi domisili perseroan, pihak lain dapat menentukan di mana dapat dilakukan komunikasi dengan perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tempat kedudukan mengandung berbagai makna yuridis sebagai berikut:[4]

1. tempat kedudukan merupakan domisili hukum (legal domicile) yang sah dari perseroan;
2. tempat kedudukan merupakan yurisdiksi hukum (legal jurisdiction) bagi perseroan melakukan kegiatan usaha;
3. tempat kedudukan merupakan landasan domisili komersial (commercial domicile) bagi perseroan melakukan kegiatan komersial; dan
4. tempat kedudukan merupakan tempat utama (principal place) bagi perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Lantas, bolehkah menjadikan wilayah permukiman sebagai domisili PT?

Pengertian Wilayah Permukiman dan Rumah

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 1/2011, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Berdasarkan pertanyaan Anda, bangunan yang akan digunakan sebagai back office adalah sebuah rumah, yaitu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.[5]

Lalu, bagaimana ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagai kantor?

Pemanfaatan Rumah sebagai Kantor

Pada dasarnya, rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada domisili dan/atau tempat kedudukan suatu PT, dengan pembatasan bahwa pemanfaatan rumah tersebut tidak membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian, serta harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2011:

1. Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
2. Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 1/2011, yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian. Lalu, “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian. Sedangkan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah rumah yang akan digunakan sebagai domisili atau tempat kedudukan PT sudah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) kabupaten/kota?

RDTR sendiri adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.[6]

Kemudian, pelaksanaan pemanfaatan ruang (termasuk pemanfaatan rumah untuk kegiatan berusaha) dilakukan melalui pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,[7] yang merupakan salah satu syarat pelaku usaha (dalam hal ini pemilik PT) dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha. Dengan kata lain, salah satu persyaratan dasar dalam memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.[8]

Berdasarkan PP 21/2021, dokumen yang menyatakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang antara lain adalah Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKKPR”) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”). Secara lengkap, KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.[9] Sedangkan PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.[10]

Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha (dalam hal ini pemilik PT) dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa rumah yang dijadikan sebagai domisili atau tempat kedudukan PT. Berdasarkan praktik kami, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memperoleh KKKPR, PKKPR, atau dokumen lain yang sejenis, sebelum dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (“OSS”).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Referensi:

1. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
2. Online Single Submission, yang diakses pada 30 Oktober 2024, pukul 12.00 WIB.