Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Abi Jam’an Kurnia, S.H. dan pertama kali dipublikasikan 2 Mei 2019.

KLINIK TERKAIT

Apakah Keputusan BPD Termasuk Keputusan TUN?

20 Apr, 2026

Apakah Senat Perguruan Tinggi Negeri Termasuk Pejabat TUN?

30 Nov, 2018

Dasar Gugatan TUN Terkait Pemberhentian PNS

24 Jan, 2018

Saat Hilangnya Kekuatan Hukum Keputusan TUN yang Disengketakan

14 Des, 2017

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sengketa Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 1 angka 7 UU 51/2009, tata usaha negara (“TUN”) adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Perlu diperhatikan bahwa setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat penyesuaian makna sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.[2]

Ciri-ciri Sengketa TUN

Beberapa ciri sengketa TUN akan kami jelaskan di bawah ini.

1. Objek sengketa

Objek sengketa TUN adalah keputusan tata usaha negara (“KTUN”) dan tindakan badan/pejabat pemerintahan.

Menurut UU PTUN dan perubahannya, KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[3]

Lebih lanjut, dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan,KTUN harus dimaknai sebagai:[4]

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. keputusan badan dan/atau pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”);
4. bersifat final dalam arti lebih luas (mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang);
5. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Selain KTUN, UU Administrasi Negara memperluas objek sengketa TUN berupa tindakan administrasi pemerintahan, yaitu perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.[5]

Dengan demikian, objek sengketa TUN berupa KTUN dan tindakan faktual. Artinya, selain KTUN, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan faktual yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan ke pengadilan tata usaha negara.[6]

2. Subjek sengketa

Subjek sengketa TUN adalah orang/badan hukum perdata dan badan/pejabat TUN. Hal ini dijelaskan Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 5), bahwa peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau TUN.

Secara lebih rinci, subjek sengketa TUN adalah sebagai berikut:

1. Penggugat: orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Penggugat harus memenuhi kriteria yaitu cakap hukum (dalam arti sudah dewasa), tidak berada dalam pengampuan, dan tidak sedang pailit.[7]
2. Tergugat: badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN atau tindakan faktual[8] berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.[9]

3. Upaya Administratif

Sebelum sengketa diselesaikan di pengadilan, para pihak harus menyelesaikannya melalui upaya administratif. Pasal 48 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 2 PERMA 6/2018 menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata jika tidak puas terhadap KTUN atau tindakan badan/pejabat pemerintahan. Prosedur ini dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari banding dan keberatan.[10]

4. Diselesaikan di PTUN

Sengketa diselesaikan di pengadilan tata usaha negara (“PTUN”) dan Pengadilan Tinggi TUN di lingkungan peradilan tata usaha negara.[11] Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN.[12]

5. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Ada tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN yaitu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat TUN.[13] Bagi pihak yang namanya tersebut dalam KTUN yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya KUTN yang digugat.[14]

6. Asas Praduga Rechtmatig

Demi kepastian hukum, setiap KTUN dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melawan hukum.[15]

Dengan demikian, KTUN yang masih dalam proses pemeriksaan (gugatan) di pengadilan, KTUN masih dianggap sah menurut hukum meskipun mengandung cacat hukum.[16]

Asas ini dikenal dengan asas het verdomen van rechmatigheid atau asas presumptio iustea causa atau asas praduga rechtmatig.

Sebab Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan memperluas cakupan “penetapan tertulis” termasuk tindakan faktual, maka asas ini menurut hemat kami, berlaku pula terhadap tindakan badan/pejabat pemerintahan.

7. Peradilan In Absentia

Berdasarkan Pasal 72UU PTUN, sidang tetap berlangsung dan hakim dapat memutus pokok gugatan meski tanpa hadirnya tergugat atau kuasanya karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. Pemeriksaan Perkara

Perkara diperiksa dengan:

1. Acara biasa: dengan tahapan prosedur dismisal (menetapkan apakah gugatan dapat diterima atau tidak), pemeriksaan persiapan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[17]
2. Acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya.[18]
3. Acara singkat yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap perlawanan, misalnya berkenaan dengan kompetensi absolut PTUN.[19]

Contoh Kasus Sengketa Tata Usaha Negara

Adapun contoh sengketa TUN dapat ditinjau dalam Putusan PTUN Jayapura No. 40/G/2018/PTUN.JPR. Penggugat merupakan CV yang dirugikan karena tidak pernah mengetahui perhitungan jumlah penggantian nilai tegakan sebesar Rp2,4 miliar dengan dikeluarkannya KTUN berupa SK Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan No: 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 (objek sengketa 1), SK Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari Papua Barat No: S.367/VI/BPHP.XVI-3/2018 (objek sengketa 2), dan SK Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari Papua Barat No: S.406/VI/BPHP.XVI-3/2018 (objek sengketa 3) yang merupakan penetapan dari Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan selaku tergugat 1 dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari selaku tergugat 2 (hal. 4 – 6).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti dokumen berupa temuan BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yang menjadi dasar tergugat 1 mewajibkan penggugat untuk membayar/melunasi piutang negara yang berasal dari penggantian nilai tegakan (ha. 77).

Selanjutnya, tindakan Tergugat 2 dalam menerbitkan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 yang memuat peringatan tagihan pertama dan peringatan tagihan kedua yang ditujukan kepada penggugat merupakan rangkaian tindakan administrasi yang didasarkan dari penerbitan objek sengketa 1 (hal. 81 – 82).

Lebih lanjut, karena penerbitan objek sengketa 1 telah terbukti terdapat cacat hukum yakni bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, maka secara mutatis mutandis penerbitan objek sengketa 2 dan 3 yang diterbitkan oleh tergugat 2 juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB (hal. 82).

Oleh sebab itu, dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan ketiga objek sengketa tersebut batal dan mewajibkan ketiga tergugat untuk mencabut keputusan yang mereka keluarkan (hal. 86 – 88).

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Putusan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR.

Referensi:

1. Nizar Naufal Khoiriyyah. Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Syntax Admiration, Vol.3 No.6, 2022;
2. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2009;
3. Rozali Abdullah.2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;
4. F. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia.Cetakan Ketiga.Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

[1] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”)

[2] Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“PERMA 6/2018”)

[3] Pasal 1 angka 9 UU 51/2009

[4] Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) dan penjelasannya

[5] Pasal 175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan

[6] Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan

[7] Nizar Naufal Khoiriyyah. Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Syntax Admiration, Vol. 3 No. 6, 2022, hal. 779

[8] Pasal 1 angka 2 PERMA 6/2018

[9] Pasal 1 angka 12 UU 51/2009

[10] Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) jo. Pasal 1 angka 7 PERMA 6/2018

[11] Pasal 1 angka 1 UU 51/2009

[12] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”)

[13] Pasal 55 UU PTUN

[14] Penjelasan Pasal 55 UU 5/1986

[15] SF. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hal. 222

[16] Ridwan. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hal. 157

[17] Pasal 62, Pasal 63, Pasal 68 s.d. Pasal 97 UU PTUN

[18] Pasal 98 ayat (1) UU PTUN

[19] Pasal 62 ayat (4) jo. ayat (1) UU PTUN