Rabu, 07 Agustus 2019

Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pertanyaan

Saya mau bertanya tentang berlakunya Pasal 78 dan 79 KUHP, apakah perhitungan suatu perbuatan pidana pemalsuan surat itu dihitung masa daluwarsanya setelah terjadi atau setelah diketahui, mohon penjelasannya.

Intisari Jawaban

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan surat akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.
 
Pasal 79 angka 1 KUHP mengatur tenggang daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan ataupun sejak pelaku membuat surat palsu tersebut. 
 
Namun bagaimana jika dalam praktiknya korban kerap kali baru mengetahui adanya pemalsuan surat atau akta setelah melewati tenggang waktu daluwarsa? Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua