Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Sementara itu, Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[1]
Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
[2]
Perlu dipahami bahwa Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang memiliki tugas:
[3]melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kedudukan dan tugas tersebut,
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
[4]
Latar belakang melarang Calon Pegawai Negeri Sipil (“CPNS”) maupun PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah untuk menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan semata-mata agar CPNS maupun PNS dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya.
[5]
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Lantas bagaimana jika anda ingin mendaftar CPNS namun masih menjadi anggota suatu partai politik?
Bagi yang sebelumnya menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.
Langkah penyelesaian
Langkah yang harus Anda tempuh sebelum mendaftar sebagai CPNS adalah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik bersangkutan.
Selanjutnya sebagai syarat pendaftaran, berkas yang harus Anda lengkapi salah satunya adalah melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 2 UU ASN
[2] Pasal 1 angka 3 UU ASN
[3] Pasal 8 jo. Pasal 11 UU ASN
[4] Pasal 9 ayat (2) UU ASN
[5] Penjelasan Umum alinea ke-5 UU ASN
