KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang

Share
Perdata

Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang

Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang
Sovia Hasanah, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang

PERTANYAAN

Bagaimana hukumnya jika seorang PNS dipecat tidak atas keinginan sendiri, padahal dia masih mempunyai utang di Bank dengan jaminan SK PNS? Bagaimana jika PNS yang bersangkutan masih belum nikah dan sudah tidak memiliki harta lagi atas namanya sendiri untuk dijaminkan?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (“SK PNS”) dapat dijadikan jaminan utang yang masuk pada jenis hak istimewa (privilege).
     
    Hak jaminan baru mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur (pihak yang berutang) tidak mencukupi guna melunasi semua utang-utangnya. Artinya selama PNS tersebut melunasi utangnya maka SK PNS-nya (tidak berlaku lagi karena diberhentikan) tidak akan dipermasalahkan.
     
    Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Surat Keputusan
    Pertama-tama perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) berikut ini:
     
    Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
     
    Jadi, seseorang yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (“PNS “) / calon PNS menerima surat keputusan (“SK”) dari pejabat pembina kepegawaian, setelahnya CPNS akan menjadi PNS saat mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur oleh Pasal 66 ayat (1) UU ASN.
     
    SK CPNS dapat disebut sebagai suatu keputusan (beschikking) karena SK tersebut dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
     
    Keputusan (beschikking) menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) adalah sebagai berikut:
     
    Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
     
    SK Sebagai Jaminan Utang
    Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hal ini dinamakan jaminan umum.
     
    Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
    1. Jaminan kebendaan
    Berbicara mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, jaminan kebendaan ada 5 (lima) yaitu:
    1. Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata;
    2. Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) serta peraturan-peraturan pelaksananya;
    3. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) serta peraturan-peraturan pelaksananya;
    4. Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerdata, Pasal 314 s/d 316 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”) serta peraturan-peraturan pelaksananya;
    5. Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (“UU Resi Gudang”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (“UU 9/2011”) serta peraturan-peraturan pelaksananya.
    1. Jaminan perorangan - Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata
    Menurut Salim HS dalam buku Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (hal. 25), yang termasuk jaminan perorangan adalah:
    1. penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
    2. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
    3. perjanjian garansi.
     
    Simak juga artikel Apakah Semua Benda Dapat Jadi Jaminan Utang?.
     
    J. Satrio dalam buku Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan (hal. 11), selain kedua macam hak jaminan khusus seperti tersebut di atas, kita masih mengenal apa yang dinamakan hak istimewa (privilege). Sesuai dengan perkembangan zaman, kita melihat di dalam praktik adanya jaminan lain, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelompok tersebut, yaitu jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu/sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.
     
    Lebih lanjut J. Satrio menjelaskan bahwa ijazah berkaitan erat sekali dengan pemiliknya, sehingga bagi orang lain tidak mempunyai arti (ekonomis) paling-paling mempunyai nilai affecsi. Namun demikian harus diakui, bahwa kreditur yang memegang ijazah sebagai jaminan mempunyai keududukan yang lebih baik daripada kreditur biasa. Tanpa jaminan khusus seperti itu. Karena ia mempunyai sarana penekan secara psikolgis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dulu daripada kreditur konkuren yang lain (di luar peristiwa kepailitan).
     
    Jadi, berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami, SK PNS sama halnya dengan ijazah yang dijelaskan di atas yaitu tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (privilege). Memang benar dalam perkembangannya SK PNS banyak dijadikan jaminan utang dan diterima oleh bank.
     
    Jadi, SK PNS dapat dikatakan sebagai bentuk dari jaminan utang.
     
    Nasib Utang Jika PNS Berhenti?
    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, bagaimana apabila PNS berhenti dan tidak mempunyai harta lain untuk dijaminkan tetapi ia masih mempunyai utang?
     
    J. Satrio (hal. 14) mengatakan bahwa hak jaminan baru mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur (pihak yang berutang) tidak mencukupi guna melunasi semua utang-utangnya, atau dengan kata lain kalau pasivanya melebihi aktivanya. Kalau kekayaan debitur cukup untuk menutup semua utang-utangnya maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, semua kreditur akan menerima pelunasan, karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan utang.
     
    Maka berdasarkan penjelasan tersebut tidak akan dipermasalahkan SK tersebut apabila ia melunasi utangnya. Tetapi perlu diingat bahwa apabila pembayaran utang PNS tersebut dilakukan dengan cara langsung potong gaji, maka setelah ia diberhentikan kreditur (pihak bank) akan segera mengetahui bahwa SK tersebut tidak lagi berlaku.
     
    Oleh karena itu menurut hemat kami, agar SK PNS (tidak berlaku lagi karena diberhentikan) tersebut tidak dipermasalahkan (tidak berarti penting) maka harusnya PNS tersebut segera melunasi utangnya. Tetapi jika utangnya menunggak maka kreditur akan mengambil kekayaan debitur yang tersisa untuk melunasi utangnya.
     
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar Hukum:
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
    4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
    6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
    7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
    8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
    10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
     
    Referensi:
    1. J. Satrio. 1996. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
    2. Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

    Tags

    negara
    aparatur sipil negara

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya

    1 Nov 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!