Undang-Undang No.5 Tahun 2014

Pada 19 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (“ DPR ”) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (“ RUU ”). RUU ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah oleh Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (“ UU Kepegawaian ”).

RUU ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan netralitas aparatur sipil negara (“ ASN ”).  RUU ini melingkupi aspek-aspek ASN yang berhubungan dengan:

1.       Status hukum
2.       Fungsi, tugas, dan peran
3.       Jabatan
4.       Hak dan kewajiban ASN
5.       Lembaga-lembaga terkait
6.       Manajemen ASN
7.       Pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN
8.       Pengangkatan ASN sebagai pejabat negara
9.       Organisasi ASN
10.   Sistem informasi ASN
11.   Penyelesaian sengketa

Dikarenakan luasnya cakupan RUU ini, maka Indonesian Legal Brief (“ ILB ”) ini hanya akan membahas ketentuan yang berkaitan dengan status hukum, jabatan, dan penyelesaian sengketa terkait ASN.

Status Hukum ASN

ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“ PNS ”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“ PPPK ”) (Pasal 6, RUU).

Dibandingkan dengan UU Kepegawaian, ketentuan dalam RUU ini mengenai status PPPK relatif lebih jelas. Pada dasarnya, sesuai dengan pasal 7 RUU, PNS merupakan pegawai tetap, sementara PPPK merupakan pekerja dengan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah tanpa adanya batas waktu. (Lihat juga, Pasal 1 ayat (3) dan (4), RUU).

Perlu dicatat bahwa tiadanya batas waktu untuk mempekerjakan PPPK merupaka hal yang berbeda bila dibandingkan dengan pekerja dengan waktu tertentu di sektor swasta. Di swasta, jangka waktu maksimal suatu perjanjian kerja adalah dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu tahun. [1]

RUU ini hanya mengatur bahwa jangka waktu minimal perjanjian kerja PPPK adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemerintah tanpa adanya batas waktu (Pasal 97, RUU). Hal ini berarti bahwa PPPK harus melalui proses rekrutmen sebagaimana mestinya apabila ingin menjadi PNS (Pasal 99, RUU).

RUU ini tidak memasukkan TNI dan POLRI sebagai ASN. [2]

Jabatan ASN

RUU ini mengubah ketentuan jabatan karir dan jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian. Dalam perubahan tersebut, jabatan ASN dibagi menjadi tiga kategori (Pasal 13 sampai 20, RUU):

1.       Jabatan Administrasi (jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan) terdiri atas:
a.       Administrator
b.      Pengawas
c.       Pelaksana

2.       Jabatan Fungsional (fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu) terdiri atas:
a.       Fungsional Keahlian (Pertama, Muda, Madya, Utama)
b.      Fungsional Keterampilan (Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia)

3.       Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a.       Utama
b.      Madya
c.       Pratama

Selain itu, jabatan eselon pada kementerian dan lembaga non-kementerian juga berubah sebagai berikut (Pasal 131, RUU):

a.       Eselon I(a) lembaga non-kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama.
b.      Eselon I(a) dan I(b) setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
c.       Eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
d.      Eselon III setara dengan jabatan administrator.
e.      Eselon IV setara dengan jabatan pengawas.
f.        Eselon V adan jabatan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif. Berdasarkan RUU, upaya administrative terdiri atas keberatan dan banding administratif (Pasal 129, RUU).

Keberatan administratif dibuat dalam bentuk tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhi hukuman. Apabila putusan pada keberatan administrative dirasa kurang adil, pegawai ASN dapat mengajukan banding kepada badan pertimbangan ASN.

Mekanisme ini menggantikan mekanisme yang ada di UU Kepegawaian yang mengatur bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara untuk pelanggaran disiplin dapat diajukan upaya banding administrasi kepada badan pertimbangan kepegawaian (Pasal 35, UU Kepegawaian).

Aturan Peralihan

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari RUU ini yang mengatur tentang program pension PNS .

Ketentuan yang mengatur mengenai Kepegawaian dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk perubahan dan aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Berdasar pasal 73 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar RUU dapat menjadi Undang-Undang dan mendapat nomor, diperlukan tanda tangan Presiden. Namun, apabila Presiden tidak menandatangani RUU, maka RUU tersebut akan berlaku 30 hari sejak disahkan oleh DPR.
UU Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. YP

[1] Pasalt 59 (4), UU Ketenagakerjaan

[2] Dibandingkan dengan UU Kepegawaian yang mencantumkan TNI dan POLRI sebagai PNS

DPR Setujui RUU Aparatur Sipil Negara

OVERVIEW

Indonesia’s bureaucracy system continues to be an endless subject of discussion due to the unsatisfactory quality of the service it provides to the public. In 2010, not surprisingly, the Political and Economic Risk Consultancy (PERC) named Indonesia as the country with the worst bureaucracy system amongst the Asian nations. [1] Besides being associated with corruption, complex bureaucracy processes and poor public service, Indonesian bureaucracy has also negatively affected national business through its hampering of national industrial development. [2]

Bill on State Apparatus: Indonesian Bureaucratic Reform in Progress

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt52c562fda90e7/dpr-setujui-ruu-aparatur-sipil-negara">ILB: DPR Setujui RUU Aparatur Sipil Negara</a><br />
<br />
<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt52d955264b0cc/bill-on-state-apparatus--indonesian-bureaucratic-reform-in-progress">ILD: Bill on State Apparatus: Indonesian Bureaucratic Reform in Progress</a></p>


Konsolidasi Undang-Undang No.5 Tahun 2014

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Hukum

Administrasi Negara

Kepegawaian

APARATUR SIPIL NEGARA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

New Category

Legal Sector

State Administration

Staffing

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014

PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com