Kamis, 08 August 2019

Hukumnya Melakukan Tukar Pasangan

Hukumnya Melakukan Tukar Pasangan

Pertanyaan

Apabila dua pasang suami-istri berkumpul di suatu tempat privat (contohnya rumah salah satu pasangan atau kamar hotel), apakah kegiatan-kegiatan ini bisa dijerat hukum menggunakan undang-undang yang berlaku di indonesia: 1. Masing-masing suami istri melakukan hubungan intim di kasurnya masing-masing (masih dalam 1 ruangan) 2. Kedua pasang suami-istri saling bertukar pasangan (misal, Suami A melakukan hubungan intim dengan Istri B, begitu pula sebaliknya) dalam waktu bersamaan. Dengan catatan, kegiatan ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan materi (tidak ada yang diuntungkan secara materi) dan kegiatan ini telah disetujui oleh keempat orang tersebut.

Intisari Jawaban

Aktivitas tukar pasangan yang dilakukan oleh dua pasang suami istri di ruangan yang sama pada dasanya hanya dapat dijerat dengan Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) apabila terdapat pengaduan dari salah satu pihak. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut masih rentan dijerat dengan pasal lain di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua