Selasa, 19 November 2019

Dasar Hukum Pemecatan PNS yang Terjerat Kasus Korupsi

Dasar Hukum Pemecatan PNS yang Terjerat Kasus Korupsi

Pertanyaan

Ayah saya berstatus sebagai PNS yang diberhentikan pada 2018. Dia terjerat kasus dugaan korupsi dan dinyatakan bersalah pada 2010. Padahal ayah saya tidak terbukti turut serta memuluskan, ataupun mengizinkan, dan dia tidak terbukti menikmati uang korupsi. Pada saat sidangnya dia memang tidak merugikan negara sepeser rupiah pun. Namun dia dihukum satu tahun penjara pada 2011. Ia mengajukan banding dan dapat keringanan delapan bulan tanpa mengembalikan uang negara. Ia kemudian mengajukan kasasi ke MA dan mendapatkan keringanan delapan bulan, juga tanpa kewajiban mengembalikan uang negara.   Di sisi lain, atasan dia yang koruptor dihukum sangat ringan, yaitu hanya mengembalikan uang negara dan penjara tak sampai 3 tahun. Ketika SKB 3 Menteri soal pemecatan terbit, ayah saya juga ikut dipecat, padahal dia tidak terbukti. Kenapa dia bisa dijebloskan ke penjara dan 10 tahun kemudian dipecat? Apakah SKB 3 Menteri berlaku surut? Kenapa PT dan MA waktu itu bisa memvonis orang yang tidak bersalah memuluskan atau ikut terlibat serta tidak terbukti korupsi bisa ditahan dan ujung-ujungnya dipenjara?

Intisari Jawaban

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan dapat diterapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dihukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua