Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Hukumnya Kades Pungli Pengurusan Dokumen Kependudukan

Hukumnya Kades Pungli Pengurusan Dokumen Kependudukan
Hukumnya Kades Pungli Pengurusan Dokumen Kependudukan

PERTANYAAN

Apakah ada peraturan yang membenarkan pungutan oleh kepala desa kepada calon penduduk yang hendak pindah datang, sedangkan tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada calon penduduk ketika memohon dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten? Untuk diketahui, pemerintah desa memberitahukan saya bahwa ada kewajiban membayar dana kas desa bagi calon warga baru sebesar Rp500 ribu agar kepala desa bersedia menandatangani surat pindah datang tersebut. Pemerintah desa juga tidak bersedia menerbitkan kuitansi pembayaran. Apakah ini legal? Karena bea yang ditarifkan rasanya terlalu tinggi untuk dikenakan kepada pendatang baru.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 08 November 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pendapatan Desa yang Sah

    Sebelumnya, kita perlu meninjau terlebih dahulu ketentuan mengenai sumber-sumber pendapatan desa yang sah sebagaimana diatur dalam Permendagri 20/2018.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dalam pertanyaan Anda menyebutkan bahwa yang yang diminta ini akan masuk ke kas desa. Perlu diketahui bahwa kas desa berkaitan dengan penerimaan desa, yaitu uang yang masuk ke rekening kas desa.[1]

    Penerimaan desa dalam satu tahun anggaran menjadi komponen dari pendapatan desa. Secara normatif, definisi pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.[2] Kemudian, pendapatan desa ini menjadi salah satu elemen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDes”), bersama dengan belanja desa dan pembiayaan desa.[3]

    Jika dikelompokkan, pendapatan desa terdiri atas kelompok:[4]

    1. Pendapatan asli desa, meliputi:[5]
      1. hasil usaha, antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);[6]
      2. hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;[7]
      3. swadaya, partisipasi dan gotong royong, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;[8] dan
      4. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.[9]
    2. Transfer, meliputi:[10]
      1. dana desa;
      2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
      3. alokasi dana desa;
      4. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
      5. bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota; dan
    3. Pendapatan lain, meliputi:[11]
      1. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
      2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
      3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
      4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
      5. bunga bank; dan
      6. pendapatan lain desa yang sah.

    Berdasarkan uraian di atas, hasil pungutan desa merupakan salah satu pendapatan desa yang sah. Namun, apakah pungutan untuk mengurus dokumen kependudukan seperti pindah datang termasuk sebagai hasil pungutan desa yang sah?

    Pungutan terhadap Perpindahan Penduduk

    Merujuk Permendes PDTT 1/2015, pada dasarnya pungutan desa dapat diberlakukan terhadap jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.[12]

    Sementara itu, desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikam kepada masyarakat desa yang meliputi surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan.[13]

    Selain itu, kami juga berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU Adminduk dan perubahannya. Pindah datang sebagaimana yang Anda lakukan merupakan salah satu peristiwa kependudukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU 24/2013, yang berbunyi:

    Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

    Lantas, apa yang dimaksud dengan pindah datang? Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun.[14]

    Penduduk warga negara Indonesia (“WNI”) yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.[15]

    Berdasarkan surat keterangan pindah, penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang, yang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan kartu keluarga (“KK”) dan kartu tanda penduduk (“KTP”) bagi penduduk yang bersangkutan.[16]

    Surat keterangan pindah datang tersebut merupakan dokumen kependudukan dengan jenis surat keterangan penduduk.[17] Adapun, yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.[18]

    Apa saja dokumen kependudukan? Merujuk pada Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk yang termasuk jenis dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

    Berapa biaya pindah penduduk? Berdasarkan Pasal 79A ayat UU 24/2013 pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Pengurusan dan penerbitan di sini meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.[19]

    Dengan demikian, pengurusan dan penerbitan surat keterangan pindah datang untuk pindah penduduk, pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Oleh karena itu, tindakan pungutan yang dilakukan oleh oknum kepala desa (“kades”) telah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi.

    Sanksi Kades Lakukan Pungli Dokumen Kependudukan

    Terhadap oknum kades yang melakukan pungutan liar (“pungli”) dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti surat keterangan pindah datang dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 95B UU 24/2013, yang berbunyi:

    Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

    Selain itu, karena pelaku adalah oknum kades, maka dapat juga dikenai sanksi berdasarkan UU Desa. Dalam UU Desa, salah satu larangan bgai kades adalah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.[20] Menurut hemat kami, oknum kades yang melakukan pungli telah melanggar larangan tersebut.

    Kades yang melanggar larangan dalam UU Desa tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.[21] Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.[22]

    Contoh Kasus

    Salah satu contoh tindak pidana dalam administrasi kependudukan dapat Anda dalam Putusan PN Gianyar No. 63/Pid.Sus/2018/PN Gin. Terdakwa yang menjabat sebagai Kelihan Dinas Banjar Mergasengkala terbukti telah melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan milik dari sanksi korban sebesar Rp400 ribu. (hal. 16)

    Atas perbuatannya ini, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 95B UU 24/2013 dan dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 5 bulan dan 10 hari dan denda sejumlah Rp1 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. (hal. 18)

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Gin.

    [1] Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (“Permendagri 20/2018”)

    [2] Pasal 1 angka 11 Permendagri 20/2018

    [3] Pasal 9 ayat (1) Permendagri 20/2018

    [4] Pasal 11 ayat (2) Permendagri 20/2018

    [5] Pasal 12 ayat (1) Permendagri 20/2018

    [6] Pasal 12 ayat (2) Permendagri 20/2018

    [7] Pasal 12 ayat (3) Permendagri 20/2018

    [8] Pasal 12 ayat (4) Permendagri 20/2018

    [9] Pasal 12 ayat (5) Permendagri 20/2018

    [10] Pasal 13 ayat (1) Permendagri 20/2018

    [11] Pasal 14 Permendagri 20/2018

    [12] Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (“Permendes PDTT 1/2015”)

    [13] Pasal 22 Permendes PDTT 1/2015

    [14] Pasal 15 ayat (2) UU Adminduk

    [15] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”)

    [16] Pasal 15 ayat (3) dan (4) UU Adminduk

    [17] Pasal 59 ayat (1) huruf dan ayat (2) huruf b UU Adminduk

    [18] Pasal 1 angka 8 UU Adminduk

    [19] Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

    [20] Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)

    [21] Pasal 30 ayat (1) UU Desa

    [22] Pasal 30 ayat (2) UU Desa

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000