Jumat, 08 November 2019

Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan

Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan

Pertanyaan

Apakah ada peraturan yang membenarkan pungutan oleh kepala desa kepada calon penduduk yang hendak pindah datang, sedangkan tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada calon penduduk ketika memohon dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten? Untuk diketahui, pemerintah desa memberitahukan saya bahwa ada kewajiban membayar dana kas desa bagi calon warga baru sebesar Rp500 ribu agar kepala desa bersedia menandatangani surat pindah datang tersebut. Pemerintah desa juga tidak bersedia menerbitkan kuitansi pembayaran. Apakah ini legal? Karena bea yang ditarifkan rasanya terlalu tinggi untuk dikenakan kepada pendatang baru.

Intisari Jawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memungkinkan desa untuk menarik pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Namun demikian, pungutan yang dilakukan dalam proses administrasi perpindahan penduduk merupakan sesuatu yang dilarang undang-undang. Bahkan, terdapat sanksi pidana apabila pemerintah desa tetap melakukan hal tersebut.
 
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua