Secara hierarkis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang harus diprioritaskan pembayaran piutangnya dalam kepailitan adalah:
-
Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan;
-
Pajak negara;
-
Kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan;
-
Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
