Bisnis
Bolehkah Yayasan Mendirikan Klinik Kesehatan?
PERTANYAAN
Bolehkah sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan mendirikan klinik di bawahnya? Lalu berstatus apakah klinik tersebut?
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 2 Maret 2020.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Yayasan Mendirikan Klinik
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan mengartikan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Adapun yayasan yang bergerak di bidang kesehatan tunduk dalam aturan Peraturan Menteri Kesehatan. Lebih lanjut, ketentuan pendirian klinik diatur dalam Permenkes 26/2018.
Pasal 1 angka 83 Permenkes 26/2018 menyatakan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
Klinik dapat dimiliki oleh:[1]
- pemerintah pusat;
- pemerintah daerah; atau
Bagi klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha. Sedangkan klinik yang yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bagi klinik milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[2]
Berdasarkan uraian di atas, yayasan sebagai badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh masyarakat pada dasarnya diperbolehkan mendirikan klinik. Yayasan dapat mendirikan klinik yang menyelenggarakan rawat jalan maupun klinik yang menyelenggarakan rawat inap.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa kegiatan usaha tersebut memang tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui badan usaha yang didirikan yayasan atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya.[3] Klinik yang akan didirikan ke depannya akan berstatus langsung di bawah naungan yayasan yang bergerak di bidang kesehatan tersebut, dengan catatan kegiatannya tercantum di akta pendirian yayasan.
Izin Operasional Klinik
Adapun persyaratan untuk memperoleh izin operasional klinik terdiri atas:[4]
- notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
- profil klinik; dan
- sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan.
Izin operasional klinik merupakan salah satu perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.[5] Namun, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga Online Single Submission (OSS).[6]
Untuk mendapatkan izin operasional klinik yang berlaku efektif, pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) wajb melakukan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, paling lama satu bulan.[7]
Setelah itu pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan visitasi dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen.[8]
Visitasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, untuk melihat apakah standar penyelenggaraan klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]
Berdasarkan hasil visitasi tersebut, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak dilakukan visitasi. Persetujuan merupakan pemenuhan komitmen izin operasional klinik.[10]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami terkait pendirian klinik oleh yayasan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
[1] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (“Permenkes 26/2018”)
[2] Pasal 35 ayat (2), (3), dan (4) Permenkes 26/2018
[3] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
[4] Pasal 36 ayat (1) Permenkes 26/2018
[5] Pasal 47 ayat (4) huruf e Permenkes 26/2018
[6] Pasal 48 ayat (1) Permenkes 26/2018
[7] Pasal 79 ayat (1) dan (2) Permenkes 26/2018
[8] Pasal 79 ayat (3) Permenkes 26/2018
[9] Pasal 79 ayat (4) dan (5) Permenkes 26/2018
[10] Pasal 79 ayat (6) dan (7) Permenkes 26/2018