Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Tidak Bayar Sewa Apakah Bisa Dipidanakan?

Tidak Bayar Sewa Apakah Bisa Dipidanakan?

PERTANYAAN

Saya menyewakan sebuah rumah kepada seseorang. Sebelumnya pembayaran selalu dilunasi tepat waktu. Namun selang beberapa bulan terakhir, penyewa tidak kunjung membayar hingga hari ini dan saya berhak menyewakan rumah itu ke orang lain saja. Apakah penyewa bisa dikenakan sanksi pidana?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jerat Hukum Jika Menunggak Bayar Sewa Rumah yang pertama kali dipublikasikan pada 6 Maret 2020, dan dimutakhirkan pertama kali pada 19 Juli 2024.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kewajiban Penyewa

    Dalam Pasal 1548 KUH Perdata sewa menyewa merupakan suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Penyewa harus menepati 2 kewajiban utama, yaitu:[1]

    1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;
    2. membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.

    Wanprestasi Akibat Telat Bayar Sewa Rumah

    Atas kasus telat bayar sewa rumah sebagaimana diterangkan, Anda dapat menuntut pembayaran sewa disertai bunga kepada penyewa atas wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

    Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

    Jika penyewa tetap lalai, maka Anda dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi ke pengadilan.

    Untuk dapat dikatakan wanprestasi, Anda harus lebih dahulu memberikan pernyataan lalai, seperti somasi, pada si penyewa sebagai peringatan atas kelalaian untuk memenuhi kewajibannya membayar uang sewa.

    Pemberian pernyataan lalai tersebut berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

    Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Izin

    Berkenaan dengan pidana penyewa rumah tidak bayar uang sewa, sepanjang penelusuran kami, dalam Perppu 51/1960, diatur bahwa barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah dapat dipidana denda paling banyak kategori I yaitu Rp1 juta.[2]

    Apabila rumah yang Anda sewakan berdiri di atas tanah yang merupakan hak milik Anda, dan penyewa dianggap mengganggu yang berhak untuk menggunakan rumah tersebut, maka Anda bisa melaporkan pidana. Namun, ancaman pidana dalam kasus ini adalah denda paling banyak Rp1 juta.

    Oleh sebab itu, dalam kasus Anda, kami menyarankan sebaiknya Anda melakukan upaya perdata, yaitu somasi dan menggugat melalui pengadilan atas dasar wanprestasi terhadap penyewa rumah.

    Demikian jawaban dari kami terkait menunggak sewa rumah sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    [1] Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

    [2] Pasal 6 ayat (1) huruf b Perppu 51/1960 jo. Pasal II ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana a jis. Pasal 79 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000