Hak ‘Korban’ PHK Imbas Wabah COVID-19

Bacaan 8 Menit
Hak ‘Korban’ PHK Imbas Wabah COVID-19
Pertanyaan
Kantor saya melakukan pemecatan pekerja/buruh karena dampak virus COVID-19. Alasannya, perusahaan tidak bisa menggaji pekerja/buruh disertai adanya pengurangan pekerja/buruh. Perusahaan saya PMA. Status saya masih PKWT, dengan sisa tiga bulan masa perjanjian kerja. Ini merupakan kontrak kedua, karena saya bekerja sejak tahun 2018. Yang saya mau tanyakan, berapa hitungan kisaran gaji atau pesangon yang seharusnya saya terima menurut undang-undang? Kantor hanya membayar gaji saya untuk bulan Maret plus kompensasi satu bulan gaji. Terima kasih.
Intisari Jawaban
Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) harus dicegah dengan segala upaya. Dalam menghadapi dampak negatif COVID-19 pun, pengusaha diminta untuk tidak melakukan PHK.
 
Terdapat beberapa langkah alternatif agar pekerja/buruh tidak di-PHK dan kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Namun, jika tidak terhindarkan, maka PHK harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 
Apa saja hak pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) yang di-PHK sebelum masa kontraknya habis? 
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika