Selasa, 24 Maret 2020

Dampak Covid-19 Bisa Picu PHK, Menaker: Kedepankan Dialog Sosial

Industri pariwisata paling terdampak Covid-19, Menteri Ketenagakerjaan mengimbau untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mencari solusi terbaik.
Adi Thea DA
Ilustrasi: BAS

Meluasnya Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global terutama di Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, tapi juga berdampak sosial dan ekonomi. Pemerintah telah berupaya menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi Covid-19 melalui stimulus ekonomi yang tujuannya antara lain untuk mendukung kegiatan industri.

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah menyadari industri pariwisata paling terpukul akibat penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin hari semakin meluas. Guna mengatasi persoalan yang bakal muncul, Ida mengajak serikat buruh dan pengusaha di sektor pariwisata untuk mengedepankan dialog sosial dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini.

 

Secara khusus, Ida mengaku telah berkoordinasi dengan 12 dinas tenaga kerja provinsi untuk mengidentifikasi dampak pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu, Ida mengajak serikat buruh membantu untuk mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kementerian Ketenagakerjaan. Data dan informasi ini dibutuhkan agar cepat dicarikan solusinya melalui program kerja pemerintah.

 

"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah Covid-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapapun. Ini bukan hanya masalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya, Senin (23/3/2020). Baca Juga: Dampak Covid-19, Legislator Ini Minta Pengusaha Tidak PHK Pekerja

 

Ida menjelaskan selain mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini menyisir anggaran untuk dialihkan ke program yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Program yang dapat dialihkan antara lain pelatihan di balai latihan kerja (BLK), kartu prakerja, insentif, padat karya, tenaga kerja mandiri, teknologi tepat guna, dan vokasi.

 

Kementerian Ketenagakerjaan pun telah menjalin komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta program pelatihan vokasi segera digulirkan. Termasuk meningkatkan plafon insentif bagi peserta pelatihan atau menyesuaikan kebutuhan sebagaimana kartu prakerja.

 

Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengajak serikat buruh mengedepankan dialog sosial. Pemerintah paham situasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dimana pengusaha dan pekerja terdampak baik dalam hal kelangsungan usaha dan hak-hak pekerja. Persoalan ini diharapkan dapat selesai lewat dialog antara kedua belah pihak.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua