Senin, 06 Juli 2020

Aksi Jemput Paksa Terduga COVID-19 Tanpa Tahu Hasil Swab Test

Aksi Jemput Paksa Terduga COVID-19 Tanpa Tahu Hasil Swab Test

Pertanyaan

Saya punya anggota keluarga yang sudah menjalani swab test, hasilnya belum keluar. Lalu datang petugas kesehatan dan aparat menjemput paksa anggota keluarga saya itu untuk dikarantina di rumah sakit. Alasannya karena sudah ada surat pemberitahuan bahwa ia positif COVID-19 dari hasil tes. Padahal surat dari dinas saat penjemputan paksa itu tidak dilampiri dengan salinan/asli hasil pemeriksaan. Saya ingin bertanya: 1. Apakah surat dari dinas tersebut bisa dijadikan dasar bahwa ia dinyatakan positif? 2. Apakah penjemputan paksa bertentangan dengan hukum? 3. Anggota keluarga saya tidak setuju dijemput paksa, tapi malah diancam akan dipersulit dalam segala hal oleh petugas, terutama untuk akses kesehatan. Apakah ancaman ini bisa dipidanakan?

Intisari Jawaban

Hasil dari swab test membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari serta hanya tersedia di rumah sakit dengan biosafety cabinet dan sampelnya diperiksa di laboratorium Biosafety Level (BSL) II.

 

Hasil dari swab test dapat diartikan sebagai bentuk rekam medis yang berhak pasien terima ataupun setidak-tidaknya surat dari dinas melampirkan hasil itu.

 

Sedangkan ancaman dari petugas yang menyatakan akan mempersulit anggota keluarga Anda dalam segala hal, terutama untuk akses kesehatan adalah bertentangan dengan hukum dan petugas tersebut dapat dituntut secara pidana.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua