Kamis, 27 August 2020

Kekuatan Surat Bercap Jempol dan Surat Bertanda Tangan Orang Lain

Kekuatan Surat Bercap Jempol dan Surat Bertanda Tangan Orang Lain

Pertanyaan

Si B membeli tanah milik si A senilai Rp1 juta yang dicicil 2 kali. Si B membuat surat pernyataan dengan cap jempol, namun kuintansi sebagai bukti pembayaran yang diberikan si A bukan tanda tangan si B, melainkan si C (anggota keluarga B). Seiring berjalannya waktu, tanah tersebut ada yang mengklaim dengan membawa alas hak tanah tersebut. Si B akhirnya mengajukan gugatan perdata ke PN. Yang saya tanyakan, apakah tanda tangan yang berbeda (cap jempol untuk surat pernyataan dan tanda tangan orang lain di kuintansi) itu sah menurut hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan?

Intisari Jawaban

Surat-surat yang Anda terangkan kami asumsikan sebagai bukan akta autentik atau bukan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.
 
Surat yang ditandatangani oleh orang lain selain yang berkepentingan, berarti telah dibuat oleh orang yang tidak berwenang, kecuali ada pemberian kuasa kepada penanda tangan untuk menandatangani untuk dan atas nama yang berkepentingan.
 
Mengenai surat dengan cap jempol, surat tersebut dapat disamakan dengan surat yang dibubuhi tanda tangan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
 
Namun, baik surat yang ditandatangani oleh penerima kuasa maupun dengan cap jempol, sepanjang merupakan akta di bawah tangan, tidak akan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional. 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua