Izin Usaha untuk Kafe

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Easybiz dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 November 2021, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H., pada 03 April 2023.

KLINIK TERKAIT

Izin Usaha dan Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur

26 Mei, 2026

Cara Mendapatkan NIB dan Mengecek NIB

23 Okt, 2025

Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?

10 Nov, 2021

Perlukah Kantor Cabang Memiliki NIB Tersendiri?

04 Des, 2018

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sistem Perizinan Berusaha

Patut Anda ketahui, sebelum membuka kafe di Indonesia, pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.[1]

Berkenaan dengan PBBR, saat ini diatur dalam PP 28/2025. Adapun yang dimaksud dengan PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.[2] Kemudian, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.[3] Sedangkan perizinan berusaha (“PB”) adalah legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[4]

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, diatur bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha.

PB ini diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[5] Selain itu, apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[6]

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa Sistem Online Single Submission atau OSS adalah tempat pemrosesan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara elektronik.[7] Adapun yang dimaksud dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.[8] Kemudian, pada dasarnya sistem OSS terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[9]

Kembali pada persyaratan dasar, yakni persyaratan dasar untuk memperoleh PB sebagaimana disebutkan di atas, meliputi:[10]

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
2. Persetujuan Lingkungan (“PL”); dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”).

Baca juga: Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya

Namun, dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, pelaku usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui sistem OSS.[11]

Lebih lanjut, PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.[12] Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha merupakan hasil dari analisis risiko.[13]

Dalam Pasal 128 PP 28/2025, diatur bahwa berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:

1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[14] NIB juga merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[15]

2. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa:[16]

1. NIB; dan
2. Sertifikat standar, yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing diberikan melalui sistem OSS.[17]

3. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa:[18]

1. NIB; dan
2. Sertifikat standar, yang merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[19]

4. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa:[20]

1. NIB; dan
2. Izin, yang merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[21]

Lantas, bagaimana izin usaha untuk kafe?

Perizinan Berusaha Kafe

Menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama perlu diketahui mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”).

Terhadap perizinan berusaha kafe, KBLI yang dapat digunakan adalah kode KBLI 56303 – Rumah Minum/Kafe, yang dalam Lampiran BPS 2/2020 (hal. 519), diterangkan sebagai berikut:

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

Dalam Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.41), kode KBLI 56303 termasuk skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Sedangkan, tingkat risiko kegiatan usaha kode KBLI 56303 termasuk menengah rendah. Sehingga, perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar.

Kemudian, ada juga kewajiban PB UMKU untuk usaha kafe, berupa:[22]

1. Label Higiene Sanitasi Pangan (“HSP”) untuk skala mikro;
2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (“SLHS”) untuk skala kecil, menengah, dan besar; dan
3. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (“SKPL”) A atau B dan C.

Selain itu, ada juga kewajiban lainnya berupa:[23]

1. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA);
2. memiliki dokumen penilaian mandiri kesiapan penerapan standar usaha rumah minum/kafe meliputi sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, produk usaha dan sistem manajemen usaha; dan
3. memiliki label HSP untuk skala mikro, SLHS untuk skala kecil, menengah, dan besar.

Baca juga: Izin Usaha untuk Lapangan Padel

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Referensi:

1. KBLI 56303, yang diakses pada 30 September 2025, pukul 16.39 WIB;
2. OSS, yang diakses pada 30 September 2025, pukul 15.21 WIB.