Easybiz

Freight forwardinq adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau freight forwarding masuk ke dalam kegiatan yang memiliki risiko menengah tinggi. Dengan begitu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

Selain itu, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan perizinan berusaha tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya

Lembaga kursus bahasa asing termasuk dalam salah satu jenis satuan pendidikan yang diakui dalam undang-undang, yaitu satuan pendidikan nonformal. Agar legalitasnya terpenuhi, Anda perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem OSS, dan juga mengajukan izin pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing

Rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Namun, pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.

Penting juga untuk memastikan bahwa restoran Anda berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi setempat.

Selain itu, perlu Anda ketahui, perizinan berusaha yang diperlukan untuk usaha restoran kini turut ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk tamu yang disediakan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Izin Usaha Terbaru untuk Restoran!

Permohonan pendaftaran pendirian Commanditaire Vennootschap (&ldquo;CV&rdquo;) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (&ldquo;Menteri&rdquo;) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV.

Jika CV tidak didaftarkan, salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya seperti dokumen perizinan berusaha. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda. Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan

Penawaran efek melalui layanan urun dana (equity crowdfunding) berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Hal ini telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdaf932e7f4f/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-57-pojk04-2020-tahun-2020?r=1&amp;p=1&amp;q=layanan%20urun%20dana&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi</a> dan perubahannya.

Apa saja izin yang diperlukan dan bagaimana cara memperolehnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Izin Usaha Equity Crowdfunding

Sejak berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> (&ldquo;UU Cipta Kerja&rdquo;), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini perizinan berusaha yang diperlukan oleh pelaku usaha tergantung kepada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut, yang bisa jadi ditetapkan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, atau tinggi.

Lalu, termasuk kategori manakah usaha kafe? Dan apa perizinan berusaha yang dibutuhkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Izin Usaha untuk Kafe

Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (&ldquo;UMK&rdquo;) dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang dikenal dengan PT Perorangan. PT ini didirikan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI tersebut harus memenuhi syarat berupa berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.

Lalu, bagaimana dengan ketentuan terkait modal dan pemegang sahamnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja 

Surat Izin Usaha Perdagangan (&ldquo;SIUP&rdquo;) merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, sedangkan Tanda Daftar Perusahaan (&ldquo;TDP&rdquo;) merupakan bukti pengesahan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan.

Berkenaan dengan pertanyaan Anda, memang benar, sejak berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, sekarang pelaku usaha yang ingin berjualan mebel atau furniture tidak membutuhkan SIUP dan TDP untuk melakukan kegiatan usahanya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?

Kini ada dua jenis Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;), yaitu PT persekutuan modal dan PT perorangan. Meskipun pada kedua jenis PT tersebut modalnya sama-sama ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri, namun terdapat sejumlah hal terkait modal yang perlu diperhatikan jika ingin mendirikan PT perorangan. Apa sajakah hal-hal tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (&ldquo;LKPM&rdquo;) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Kewajiban menyampaikan LKPM berlaku untuk pelaku usaha di setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Namun, terdapat sejumlah pelaku usaha yang dikecualikan dari kewajiban tersebut. Siapa sajakah itu? Apakah usaha dengan modal di bawah Rp100 juta seperti dalam kasus Anda termasuk?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Pihak yang Tak Wajib Menyampaikan LKPM

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Easybiz

Arsip Jawaban

Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya

Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing

Ini Izin Usaha Terbaru untuk Restoran!

4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan

Syarat dan Prosedur Izin Usaha Equity Crowdfunding

Izin Usaha untuk Kafe

Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja

SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?

Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!

Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!

Ini Pihak yang Tak Wajib Menyampaikan LKPM

Arsip Jawaban Populer

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!