Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 17 November 2021.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Terdakwa Jadi Advokat di Sidang Lain?

29 Jan, 2026

Cara Mengajukan Bantuan Hukum ke Posbakum Pengadilan

08 Sep, 2025

Bolehkan Surat Kuasa Dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa?

01 Des, 2022

Mau Dirikan Kantor Advokat? Ini Pilihan Badan Usahanya

17 Jun, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa Itu Advokat?

Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktik atau pun sebagai konsultan hukum.

Untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu:

1. berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, meliputi lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian; dan
2. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Organisasi Advokat di Indonesia

Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Untuk itu, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat.

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan tugas sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadili pada tingkat pertama; dan
2. Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.

Sebagai informasi, Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengamanatkan pembentukan organisasi advokat dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah UU Advokat berlaku. Untuk sementara pada waktu organisasi advokat belum terbentuk, tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama oleh:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); dan
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Sehingga, untuk memenuhi amanat pasal tersebut di atas, maka dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”). Namun, perlu diketahui bahwa Peradi terpecah menjadi 3 organisasi, yaitu Peradi diketuai oleh Otto Hasibuan, Peradi Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) yang diketuai oleh Harry Ponto, dan Peradi Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA) yang diketuai oleh Luhut MP Pangaribuan.

Advokat Wajib Patuhi Kode Etik

Menyambung pertanyaan Anda terkait advokat yang melanggar kode etik, sesungguhnya secara hukum, advokat tunduk pada ketentuan dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”).

Ketentuan tersebut harus dipatuhi. Sebab, advokat yang melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat dapat dikenai tindakan, yang dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Penindakan tersebut di atas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat.

Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik

Dalam hal advokat diduga melanggar kode etik profesi advokat, Anda (pengadu) dapat mengadukan advokat (teradu) yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etik advokat secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat tempat teradu menjadi anggota.

Jika di tempat tersebut tidak ada cabang/daerah organisasi, maka pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

Patut diperhatikan, yang bisa mengadukan pelanggaran ini hanyalah pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

1. klien;
2. teman sejawat advokat;
3. pejabat pemerintah;
4. anggota masyarakat;
5. Dewan Pimpinan pusat/cabang/daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota.

Selain itu, pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Kemudian, aduan tersebut akan diteruskan dalam rangkaian proses sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada Teradu

Maksimal 14 hari setelah menerima pengaduan tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan surat pemberitahuan dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

Maksimal dalam waktu 21 hari, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, lengkap dengan surat-surat bukti yang diperlukan.

Apabila dalam tenggat waktu tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, maka Dewan Kehormatan Cabang/Daerah akan memberikan pemberitahuan kedua berisikan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

Dalam hal demikian, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Penetapan Hari Sidang

Dalam hal jawaban teradu telah diterima, maka Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu maksimal 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.

Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan maksimal 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

Dalam hal ini, baik pengadu maupun teradu:

1. harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
2. berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

3. Pelaksanaan Sidang Pertama

Dalam hal sidang pertama dihadiri kedua belah pihak, maka:

1. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata acara pemeriksaan yang berlaku.
2. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian sebagai dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Namun, jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka:

1. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya maksimal 14 hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
2. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
3. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
4. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

4. Pengambilan Keputusan

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Keputusan tersebut dapat berupa:

1. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
2. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
3. Menolak pengaduan dari pengadu.

Keputusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar. Adapun dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

1. Peringatan biasa bila sifat pelanggarannya tidak berat.
2. Peringatan keras bila sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bila setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

5. Penyampaian Salinan Keputusan

Dalam waktu maksimal 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

1. teradu;
2. pengadu;
3. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
4. Dewan Pimpinan Pusat dari masing masing organisasi profesi;
5. Dewan Kehormatan Pusat;
6. instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Sebagai tambahan informasi, jika pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, maka ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Biaya Pengaduan

Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU Advokat maupun KEAI tidak diatur secara spesifik mengenai hal ini. Adapun yang diatur adalah pihak yang menanggung segala biaya yang dikeluarkan selama memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) KEAI dengan bunyi sebagai berikut:

Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:

1. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
2. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota;
3. Pengadu/teradu.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Kode Etik Advokat Indonesia.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016.