Surat Kuasa Dicabut Sepihak, Bisakah?
Bolehkan Surat Kuasa Dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa?
Perdata

Bolehkan Surat Kuasa Dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa?

Bacaan 4 Menit
Bolehkan Surat Kuasa Dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa?

Pertanyaan

Dapatkah pencabutan kuasa hukum kepada pengacara/advokat dilakukan secara sepihak oleh si pemberi kuasa/klien? Bagaimana aturan hukum tentang pencabutan surat kuasa ini? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu. Ketentuan ini dapat dilihat dalam KUH Perdata. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terdapat kondisi tertentu. Kondisi seperti apa yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

 

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pencabutan Kuasa Hukum yang dibuat oleh Si Pokrol yang pertama kali dipublikasikan pada 2 Mei 2003 dan dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 1 November 2021.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting bahwasannya untuk dipahami makna dari pemberian kuasa dan surat kuasa terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata mengartikan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Lebih lanjut, pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, atau secara lisan.[1] Merujuk informasi yang diterangkan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya surat kuasa merupakan pemberian kuasa yang dilakukan dengan bentuk surat.

Pemberian Kuasa Khusus dan Umum

Disarikan dari Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya, terdapat beberapa jenis surat kuasa yaitu surat kuasa istimewa, surat kuasa khusus, surat kuasa umum dan surat kuasa perantara. Pada umumnya, pemberian kuasa terdiri dari dua bentuk yaitu:

  1. khusus, yaitu mengenai hanya 1 kepentingan tertentu atau lebih; atau
  2. umum, yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan yang diajukan, dalam praktiknya, kuasa yang diberikan kepada advokat biasanya terbatas hanya pada 1 kepentingan tertentu atau lebih, misalnya untuk mewakili pemberi kuasa berperkara di pengadilan. Dengan kata lain, dalam praktiknya, surat kuasa yang diberikan adalah kuasa khusus.

Bisakah Surat Kuasa Dicabut Sepihak?

Menjawab pertanyaan Anda mengenai pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa secara sepihak, berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, ada sejumlah alasan yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir, yaitu:

  1. dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
  2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
  3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dan
  4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Lebih lanjut, Pasal 1814 KUH Perdata juga menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan secara hukum, pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu.

Dengan demikian, ketentuan ini berlaku pula bagi pencabutan kuasa oleh klien kepada advokat, sebab sifat dasar profesi advokat adalah untuk membela siapa pun yang memerlukan bantuan hukum dalam rangka menuntut atau mencari keadilan bagi pihak tersebut dengan ketentuan bila pengacara/advokat tersebut diminta oleh yang bersangkutan.

Pengecualian Ketentuan Pencabutan Surat Kuasa

Namun demikian, ketentuan di atas tidak berlaku jika para pihak di dalam surat kuasa atau dalam perjanjian penyediaan jasa konsultasi hukum memperjanjikan hal berikut:

  1. Pengesampingan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata

Jika hal ini diatur, maka pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang urusan yang dikuasakan belum selesai, kecuali dapat dibuktikan bahwa si penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/ kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa.

  1. Pemberi kuasa hanya dapat mencabut/menarik kuasa jika penerima kuasa melanggar syarat dan ketentuan terkait urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama

Jika hal ini diperjanjikan, maka pemberi kuasa baru dapat mencabut kuasa jika penerima kuasa melanggar persyaratan dan ketentuan tertentu yang diperjanjikan bersama.

Baca juga: Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Demikian jawaban kami terkait pencabutan surat kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tags: