Aturan Uang Kompensasi PKWT Pekerja Outsourcing

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi? yang dibuat Yovita Indrayati, S.H., M.Hum dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 22 November 2021, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 17 Oktober 2025.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Mempekerjakan TKA Melalui Perusahaan Outsourcing?

19 Mei, 2026

Pertanggungjawaban Pekerja Outsourcing yang Merugikan

19 Mei, 2026

Bisakah Karyawan Outsourcing Naik Gaji?

18 Mei, 2026

6 Jenis Pekerjaan Outsourcing Sesuai Aturan Terbaru

12 Mei, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak Pekerja Outsourcing

Berkaitan dengan outsourcing atau alih daya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya, PP 35/2021, dan Permenaker 7/2026.

Mengenai hubungan kerja pekerja di perusahaan outsourcing dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat (1) PP 35/2021, yang berbunyi:

Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.

Baik hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) harus dibuat secara tertulis.[1]

Bagi pekerja perusahaan alih daya, pelindungannya, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan timbul diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2]

Selain diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, hak bagi pekerja outsourcing juga harus diatur dalam perjanjian alih daya. Menurut Pasal 1 angka 4 Permenaker 7/2026, perjanjian alih daya adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan.

Isi dari perjanjian alih daya ini paling sedikit memuat:[3]

1. pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan alih daya;
2. jangka waktu perjanjian alih daya;
3. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
4. jumlah pekerja/buruh alih daya;
5. pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya paling sedikit meliputi upah, upah kerja lembur, waktu kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya keagamaan, dan hak atas berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja (“PHK”); dan
6. hak dan kewajiban perusahaan alih daya dan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan.

Pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.[4]

Berakhirnya Hubungan Kerja bagi Pekerja Outsourcing

Hubungan kerja berakhir apabila perjanjian kerja pekerja outsourcing dengan PKWT atau PKWTT berakhir dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yaitu apabila:

1. pekerja/buruh meninggal dunia;
2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Khusus untuk huruf b dan c di atas berlaku untuk pekerja PKWT atau pekerja kontrak. Hal ini karena PKWT sendiri dibentuk berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan.[5]

Hak Pekerja Outsourcing yang Berakhir Hubungan Kerjanya

Karena Anda menyebutkan uang kompensasi, maka kami asumsikan bahwa hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerja outsourcing didasarkan pada PKWT.

Perlu dipahami, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang berakhir hubungan kerjanya karena:[6]

1. telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
2. telah selesainya pekerjaan tertentu; atau
3. diputus hubungan kerjanya sebelum masa kontrak berakhir.[7]

Pemberian uang kompensasi ini wajib dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT dan diberikan jika pekerja/buruh sudah mempunyai masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.[8]

Uang kompensasi tersebut diberikan kepada pekerja sesuai dengan masa kerjanya di perusahaan yang bersangkutan.[9] Selain kompensasi, pekerja PKWT juga berhak menerima ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (PKWT).[10]

Sebagai informasi, apabila hubungan kerja pekerja outsourcing yang didasarkan PKWTT diputus, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH).[11] Namun, hak-hak yang diterima besarannya berbeda-beda tergantung alasan berakhirnya hubungan kerja.

Baca juga: Hitungan Pesangon 2026 Berdasarkan UU Cipta Kerja

Adapun besaran uang kompensasi dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja pekerja dengan PKWT dengan rumus sebagai berikut:[12]

1. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan upah.
2. PKWT selama ≥ 1 bulan tetapi < 12 bulan dan masa kerja > 12 bukan, maka dihitung secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 x 1 bulan upah.

Lain halnya jika pekerja outsourcing dengan PKWT itu berakhir hubungan kerjanya sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka ia selain berhak mendapat uang kompensasi, juga berhak mendapat ganti rugi sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Siapa yang Memenuhi Hak Pekerja Outsourcing?

Berhubungan dengan siapa yang memenuhi hak pekerja outsourcing? Ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP 35/2021 telah mengatur bahwa:

Pelindungan pekerja/buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permenaker 7/2026, yang mengatur bahwa pelindungan dan hak pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Oleh karena itu, hak-hak pekerja outsourcing yang hubungan kerjanya berakhir sebagaimana diterangkan di atas diberikan oleh perusahaan alih daya, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.[13]

Patut diperhatikan, perusahaan alih daya berbeda dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Permenaker 7/2026, perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa pekerja outsourcing memiliki hubungan kerja dengan perusahaan alih daya, bukan pada perusahaan pemberi kerja.

Adapun dalam pemenuhan hak pekerja outsourcing, perusahaan pemberi pekerjaan memiliki peran untuk memastikan hak tersebut sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permenaker 7/2026, berikut:

Perusahaan pemberi pekerjaan bertanggung jawab memastikan perusahaan alih daya memenuhi pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.