Adakah jabatan Dewan Direksi?

Bacaan 3 Menit
Adakah jabatan Dewan Direksi?
Pertanyaan

Dalam suatu perusahaan perseroan apakah dikenal jabatan Dewan Direksi? Bila tidak, apakah bisa suatu perseroan mencantumkan jabatan Dewan Direksi dalam anggaran dasarnya? Apakah dampak hukum atas pencantuman Jabatan Dewan Direksi dan apa bedanya dengan Direksi saja? M.Yusuf, PT Asabri (Persero)

Ulasan Lengkap

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar suatu PT, tidak dikenal istilah Dewan Direksi. Istilah yang dikenal adalah Direksi. 

Draf anggaran dasar PT yang baku (dan hanya boleh diganti sepanjang diatur dalam pedomannya) pun tidak mengenal istilah Dewan Direksi, melainkan Direksi. 

Adapun untuk penggunaan istilah Dewan Direksi yang dipakai secara umum, boleh saja. Biasanya istilah umum Dewan Direksi dipakai untuk menyebut para direktur. Padahal, menurut undang-undang, mengingat Direksi merupakan organ perseroan, istilah Direksi sudah cukup untuk menyebut para direktur. Jadi, perbedaan antara pemakaian kata “dewan” dengan tidak dalam masyarakat, tidaklah prinsip. 

Hanya saja, undang-undang menentukan dalam pasal 98 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam penjelasan pasal 98 ayat (2) disebutkan, Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu. Hal ini berarti perbuatan hukum dapat dilakukan oleh satu orang anggota Direksi mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan, sepanjang anggaran dasar tidak menentukan lain. 

Di sisi lain, kata “dewan” memang digunakan UU No. 40 Tahun 2007 untuk istilah/organ perseroan lain yaitu Dewan Komisaris. Dalam pasal 108 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sehingga, perbuatan hukum yang dilakukan Dewan Komisaris haruslah secara kolektif atau bersama-sama. 

Boleh jadi, menurut hemat kami, alasan undang-undang tidak memakai istilah Dewan Direksi adalah untuk membedakan antara Direksi yang bukan merupakan majelis dan adanya sistem perwakilan kolegial dengan Dewan Komisaris yang merupakan majelis dan bertindak secara kolektif. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum Perusahaan lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perusahaan” (hukumonline & Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika