Apakah Perusahaan Wajib Menaikkan Gaji Tiap Tahun?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Aturan Kenaikan Upah Secara Berkala yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada 22 Juli 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada 30 Maret 2017, kedua kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 29 Januari 2019, dan ketiga kali pada 17 November 2020.

KLINIK TERKAIT

Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

14 Jun, 2024

Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil

22 Feb, 2024

Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan

18 Sep, 2023

Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya

06 Sep, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan Pengupahan

Pada dasarnya, gaji atau yang dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]

Sebagai informasi, dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.[2]

Baca juga: Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru, Begini Penjelasannya

Peninjauan Upah Secara Berkala

Kemudian, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[3] Ketentuan tersebut juga sebagaimana diatur dalam Permenaker 1/2017, bahwa struktur dan skala upah disusun dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[4]

Menurut hemat kami, struktur dan skala upah tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah.

Selain menetapkan struktur dan skala upah, pengusaha juga wajib melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.[5] Adapun peninjauan tersebut diatur dalam dalam Perjanjian Kerja (“PK”), Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).[6]

Perlu dicatat bahwa frasa “secara berkala” dalam peninjauan upah artinya suatu periode waktu tertentu yang bersifat tetap atau periode waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan.[7] Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa peninjauan upah yang dilakukan oleh perusahaan sangat bergantung pada kebijakan perusahaan yang dituangkan dalam PK, PKB, atau Peraturan Perusahaan.

Lantas, apakah perusahaan wajib menaikkan gaji tiap tahun?

Apakah Perusahaan Wajib Menaikkan Gaji Tiap Tahun?

Menjawab pertanyaan Anda, aturan kenaikan gaji berkala pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan pengusaha meninjau upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagaimana telah kami jelaskan.

Kemudian, dalam hal perusahaan menaikkan gaji secara berkala, gaji tiap tahun naik berapa persen?

Sepanjang penelusuran kami, tidak aturan soal berapa persentase penyesuaian/kenaikan upah secara berkala tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel Aturan Kenaikan Gaji Karyawan Menurut UU Cipta Kerja, bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai persentase kenaikan gaji, melainkan pengusaha meninjau upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Struktur dan Skala Upah

Untuk memperjelas pemahaman Anda, struktur dan skala upah diartikan sebagai susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.[8] Sedangkan golongan jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan.[9]

Selanjutnya, mengenai besaran upah, patut diperhatikan bahwa pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum[10] dan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.[11] Sementara itu, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.[12]

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pada praktiknya pengusaha akan meninjau upah pekerjanya (termasuk tunjangan) secara berkala (biasanya per tahun) dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Selanjutnya, yang perlu Anda perhatikan adalah struktur dan skala upah yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[13]

Baca juga: Mana yang Digunakan: UMR, UMP, atau UMK?

Jika upah pekerja yang dibayarkan lebih rendah dari upah minimum dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[14] Adapun langkah hukum yang dapat ditempuh jika terdapat perselisihan hak dapat Anda baca dalam artikel Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya.

Kenaikan Gaji Berkala PPPK

Menjawab pertanyaan Anda tentang apakah gaji PNS naik tiap tahun? Pada dasarnya, Sejak diundangkannya UU ASN, keseluruhan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”) yang bekerja pada instansi pemerintah disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (“ASN”).

Adapun pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.[15]

Dengan demikian, saat ini dikenal dua jenis pegawai pemerintah, yaitu PNS dan PPPK. Untuk mempersingkat jawaban, sesuai dengan pertanyaan Anda, kami akan membahas terkait kenaikan gaji berkala bagi PPPK.

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah.[16] Sedangkan gaji PPPK adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.[17]

Pada dasarnya, kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji V,[18] kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. [19]

Kenaikan gaji berkala bagi PPPK diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:[20]

1. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; dan
2. penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai “baik” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara.

Ketentuan selengkapnya mengenai kenaikan gaji berkala PPPK, dapat Anda temukan dalam Permenpan dan RB 7/2023.

Baca juga: Dampak Penambahan Gaji PNS, Buruh Minta Kenaikan Upah Minimum 15 Persen

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cpta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023.