Selasa, 12 March 2013

Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive

Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive

Pertanyaan

Apabila seorang terpidana pembunuhan sudah/sedang menjalani hukuman di penjara, kemudian baru diketahui bahwa 2 tahun sebelum dipidana dia sudah membunuh orang lain, apakah dia bisa didakwa dengan pembunuhan baru? Apakah ini termasuk double jeopardy?

Ulasan Lengkap

Sebenarnya, istilah double jeopardy tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Dalam artikel yang berjudul Kasasi Vonis Bebas, Indonesia Bisa Tiru Eropa, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bahwa dalam praktik di beberapa negara, mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas dikaitkan dengan apa yang disebut double jeopardy. Artinya, kurang lebih sama dengan asas ne bis in idem.

 

Lebih lanjut, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bahwa perbedaan double jeopardy dengan ne bis in idem adalah ne bis in idem sebagaimana dimaksud Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim. Sedangkan, double jeopardy adalah suatu prosedur dalam pembelaan bagi terdakwa bahwa ia tak dapat diadili lagi berdasarkan dakwaan yang sama berdasarkan suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

 

Seorang terpidana pembunuhan yang ternyata sebelum dipidana sudah membunuh orang lain, dapat didakwa dengan pembunuhan atas pembunuhan sebelumnya. Ini karena Pasal 76 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai ne bis in idem mengatakan bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Ini berarti bahwa walaupun perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana adalah sama-sama pembunuhan, akan tetapi karena hal tersebut merupakan 2 (dua) peristiwa yang berbeda, maka di terpidana dapat dituntut atas peristiwa pembunuhan yang lainnya.

 

Mengenai Pasal 76 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan contoh sebagai berikut:

 

“Misalnya ada seorang dituduh: Telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 8 Desember 1958 dalam rumah A di Jakarta, akan tetapi tertuduh dapat membuktikan dengan pasti bahwa ia selama hari Senin tanggal 8 Desember 1958 tersebut telah berada di Surabaya. Dalam hal ini kewajiban hakim ialah memutuskan pembebasan tertuduh dari perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu, walaupun dalam sidang itu juga misalnya ternyata, bahwa pencurian yang dimaksudkan itu benar-benar telah dilakukan di tempat yang ditentukan itu juga dan benar-benar dilakukan oleh tertuduh, akan tetapi melakukannya itu barulah pada tanggal 15 Desember 1958. Jadi meskipun tertuduh salah telah melakukan pencurian pada tanggal 15 Desember 1958 itu, akan tetapi ia tidak boleh disalahkan terhadap pencurian pada hari Senin tanggal 8 Desember 1958 dan dengan alasan itulah maka ia harus dibebaskan. Memang ia dapat dituntut lagi karena telah melakukan pencurian yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1958 itu dan karena perbuataan inilah ia akan dapat dihukum oleh karena tentang perbuatan ini sebenarnya belum diputus.”

 

Dedet Hardiansyah dalam artikel yang berjudul Ne bis in idem, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa suatu peristiwa harus dilihat dari segi waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti). Dia juga menyatakan, masalah tempus delicti ini menjadi penting dalam sebuah peristiwa pidana karena dalam Pasal 143 (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaaan dengan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu. Dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

 

Atas perbuatan pembunuhan yang lain tersebut, bahkan si terpidana dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (recidive) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 486 KUHP. Ancaman hukuman untuk perbuatan recidive ini adalah ancaman hukuman ditambah sepertiganya. Mengenai pasal ini, R. Soesilo (ibid, hal. 318) menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan recidive, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.    Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;

2.    Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “samenloop”, bukan “recidive”);

3.    Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan

4.    Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

 

Jadi, selama perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dengan tempat dan waktu yang berbeda pula, maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam ne bis in idem. Perbuatan tersebut justru dapat digolongkan sebagai recidive.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua