Bedanya Uang Pesangon, UPMK, dan UPH

KLINIK TERKAIT

Jenis Tunjangan yang Jadi Dasar Perhitungan Uang Pesangon

06 Jul, 2026

Bolehkah Pembayaran Pesangon Dicicil?

25 Apr, 2025

Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap

19 Jul, 2024

Minta Dipekerjakan Lagi Tapi Diputus Pesangon

19 Jun, 2015

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 September 2016.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

PHK Tanpa Pesangon

Pada dasarnya, jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)[1], pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (“UPMK”), dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima, kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.[2]

Sebagai informasi, PHK dapat terjadi karena alasan yang terdapat dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 154A ayat (1) UU Ketenagakerjaan, seperti:

1. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
2. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
3. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun;
4. pekerja/buruh meninggal; dan lain-lain.

Baca juga: 10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum

Walaupun ada kewajiban pengusaha membayar pesangon jika terjadi PHK, terdapat beberapa alasan yang dapat menimbulkan PHK tanpa pesangon. Mengutip artikel Advokat Ini Beberkan 5 Alasan PHK Tanpa Pesangon, alasan tersebut antara lain:

1. Pasal 49 PP 35/2021 mengatur PHK karena alasan adanya putusan pengadilan yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan pekerja, atau PHK yang diajukan pekerja ditolak pengadilan. Dalam hal ini, pekerja/buruh berhak mendapat kompensasi berupa uang penggantian hak dan uang pisah.
2. Pasal 50 PP 35/2021 mengatur bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf i PP 35/2021 tidak mendapat pesangon. Kompensasi yang diterima berupa uang penggantian hak dan uang pisah. Sebagai informasi, berikut adalah bunyi Pasal 36 huruf i PP 35/2021:

Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

3. PHK karena pekerja/buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Dalam hal ini, kompensasi yang diterima berupa uang penggantian hak dan uang pisah.[3]
4. Pasal 52 ayat (2) PP 25/2021 mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak. Pelanggaran yang bersifat mendesak itu harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kompensasi yang berhak diterima pekerja berupa uang penggantian hak dan uang pisah.
5. Pesangon juga tidak diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan alasan pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Kompensasi yang diterima berupa uang penggantian hak dan uang pisah.[4]

Lantas, apa bedanya uang pesangon, UPMK, dan UPH?

Perbedaan Uang Pesangon, UPMK, UPH

Sebagaimana telah kami sampaikan, selain uang pesangon, terdapat juga hak lain yang wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh yang di-PHK, yaitu UPMK dan UPH. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan perhitungan pesangon UU Cipta Kerja terlebih dahulu.

Ketentuan besaran uang pesangon menurut Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 diberikan paling sedikit:

1. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
6. masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapu kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
9. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Baca juga: Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Namun, perlu diperhatikan juga PP 35/2021 yang mengatur perbedaan besaran pesangon berdasarkan alasan PHK nya. Contohnya seperti pada pertanyaan Anda mengenai uang pesangon karyawan meninggal. Dalam Pasal 57 huruf a PP 35/2021, uang pesangon karyawan meninggal diberikan kepada ahli warisnya sebesar 2 kali dari ketentuan besaran uang pesangon di atas.

Artinya, jika pekerja/buruh di-PHK karena meninggal dunia dan pekerja/buruh yang bersangkutan memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, maka uang pesangon yang diberikan sebesar 1 bulan upah.

Selanjutnya, ketentuan besaran UPMK diatur dalam Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu UPMK diberikan dengan ketentuan:

1. kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
2. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
3. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
4. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
5. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
6. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
7. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
8. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Sedangkan ketentuan besaran UPH menurut Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan meliputi:

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterimanya bekerja;
3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kesimpulannya, uang pesangon adalah hak yang harus diperoleh oleh tenaga kerja yang mengalami PHK,[5] dan bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial setelah tenaga kerja di-PHK.[6] Akan tetapi, terdapat beberapa alasan yang menimbulkan PHK tanpa pesangon. Walau demikian, meskipun tidak mendapatkan pesangon karena alasan tertentu, pekerja/buruh yang di-PHK tetap mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perbedaannya terletak pada dasar pemberiannya. Jika uang pesangon dan UPMK diberikan atas dasar masa kerja dan upah, UPH diberikan jika terdapat keadaan tertentu. Selain itu, uang pesangon diberikan kepada pekerja/buruh yang di-PHK walaupun memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, sedangkan UPMK baru diberikan jika buruh tersebut memiliki masa kerja 3 tahun atau lebih.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Referensi:

1. Angelia dan Gunardi Lie. Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5, No. 2, 2024;
2. Michele Fedryca dan Gunardi Lie. Pemberian Kompensasi Uang Pesangon terhadap Tenaga Kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, 2021.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.