Cara Mendapatkan Informasi Publik

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 28 Oktober 2016.

KLINIK TERKAIT

Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?

19 Mar, 2025

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik

30 Mei, 2024

Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP

26 Nov, 2019

Dasar Hukum Pembentukan Forum Konsultasi Publik

13 Jun, 2019

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa Itu Informasi Publik?

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adapun yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Jadi, sederhananya, informasi publik merupakan informasi yang bersumber dari badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta kepentingan publik.

Apa saja contoh informasi yang tersedia untuk publik? Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (paling singkat 6 bulan sekali) kepada masyarakat antara lain:

1. informasi yang berkaitan dengan badan publik yaitu informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan informasi lain yang merupakan informasi publik;
2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait yakni kondisi badan publik yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya;
3. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik, meliputi:

1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya (selain yang dikecualikan);
2. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi dapat diberikan oleh badan publik karena terdapat beberapa informasi yang dikecualikan, sebagai berikut:

1. informasi yang dapat membahayakan negara yaitu bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan yaitu rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan badan publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan, dimana badan publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik dimaksud.

Selain itu, Pasal 17 UU KIP juga mengecualikan beberapa informasi publik berikut ini untuk dibuka aksesnya, yaitu:

1. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, misalnya riwayat dan kondisi anggota keluarga;
9. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Merujuk pertanyaan Anda, informasi yang dimohonkan adalah laporan keuangan dan data-data lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten merupakan informasi publik yang wajib disediakan kepada masyarakat. Anda bisa memohonkan informasi publik selama data tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan maka badan publik berhak menolak permohonan Anda.

Cara Memperoleh Informasi Publik

Secara asasi, setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan dalam undang-undang. Setiap pemohon informasi publik pun pada dasarnya dapat memperoleh informasi publik dengan cepat dan tetap waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Kemudian, pada prinsipnya setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP, yaitu untuk:

1. melihat dan mengetahui informasi publik;
2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai UU KIP; dan/atau
4. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lantas, bagaimana proses pengajuan permohonan informasi publik? Cara memperoleh informasi publik adalah sebagai berikut.

Anda perlu mengajukan permintaan informasi publik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan disertai alasan permintaan kepada badan publik yang dituju.^[9] Selain kepada badan publik, Anda juga dapat mengajukannya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (“PPID”) yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pemohon informasi publik dapat orang perseorangan, badan hukum, ataupun kelompok orang. Bagi pemohon orang perseorangan, ketika mengajukan permohonan wajib melampirkan fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Jika pemohon informasi publik adalah badan hukum wajib melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum. Sedangkan pemohon merupakan kelompok orang, harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.

Jika permintaan informasi publik dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum, harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai.

Kemudian, cara mengajukan permintaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. datang langsung ke badan publik yang dituju dengan mengisi formulir permintaan informasi publik;
2. jika pemohon memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu petugas pelayanan informasi dalam pengisian formulir permintaan informasi publik;
3. mengirimkan email atau surat elektronik dengan mencantumkan paling sedikit:
   1. nama lengkap orang perorangan/badan hukum/kuasanya;
   2. nomor induk kependudukan sesuai KTP atau nomor surat pengesahan badan hukum;
   3. alamat;
   4. nomor telepon;
   5. surat kuasa khusus (jika dikuasakan);
   6. rincian informasi yang diminta;
   7. tujuan penggunaan informasi;
   8. cara memperoleh informasi; dan
   9. cara mengirimkan informasi.

Selanjutnya, badan publik yang dimaksud menindaklanjuti dengan:

1. Mencatat nama dan alamat pemohon, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta. Apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis, badan publik tetap berkewajiban untuk mencatatnya.
2. Memberikan tanda bukti penerimaan berupa nomor pendaftaran.
3. Paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima (dapat diperpanjang dengan alasan tertulis), badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang memuat:

1. apakah informasi berada dalam penguasaannya atau tidak;
2. jika informasi publik tidak dikuasai, badan publik wajib memberitahukan instansi yang menguasai informasi tersebut (apabila diketahui);
3. keputusan menerima atau menolak permintaan;
4. jika permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
5. jika dokumen mengandung informasi yang dikecualikan, maka informasi itu dilakukan penghitaman dengan disertai alasan dan materinya;
6. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
7. biaya serta tata cara pembayaran untuk memperoleh informasi.

Selengkapnya mengenai proses permintaan informasi publik dapat Anda baca dalam Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 s.d. Pasal 38 Perkom Informasi 1/2021.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Anda dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan alasan yang ditentukan Pasal 35 ayat (1) UU KIP, yaitu:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian.
2. tidak disediakannya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur.

Jika tanggapan atasan PPID tidak memuaskan, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya) dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis.

Komisi Informasi wajib mulai memproses sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja sejak menerima permohonan. Penyelesaian sengketa harus selesai dalam jangka waktu maksimal 100 hari kerja.

Mediasi dilakukan secara sukarela oleh para pihak untuk perkara yang disebutkan Pasal 35 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, dan g UU KIP. Putusan Komisi Informasi yang berasal mediasi bersifat final dan mengikat.

Apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi yaitu penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami tentang cara memperoleh informasi publik, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.