Izin Mendirikan Kafe dengan Chef WNA

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Izin Mendirikan Café dengan Chef Warga Negara Asing yang pertama kali dipublikasikan pada 11 November 2016, dan dimutakhirkan kedua kali pada 14 Juni 2023.

KLINIK TERKAIT

Pilihan Bentuk Badan Usaha untuk Bisnis Kafe

06 Jan, 2025

Apa Sajakah Izin Usaha untuk Website yang Memasang Iklan?

18 Okt, 2017

Prosedur Pendaftaran Usaha Hotel

08 Feb, 2017

Perizinan Rumah Biliar yang Tergolong Usaha Mikro/Kecil

05 Mar, 2013

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Perlu diketahui bahwa untuk mendirikan suatu usaha, termasuk kafe diperlukan adanya penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PBBR”).

Penyelenggaraan PBBR secara khusus diatur dalam PP 28/2025. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025, untuk melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”) yang baru diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu (kecuali diatur lain).

Lebih lanjut, PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang merupakan hasil dari analisis risiko.^[1] Adapun tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:^[2]

1. Usaha dengan tingkat risiko rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.^[3]

2. Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini berupa NIB dan sertifikat standar.^[4] Menurut Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025 sertifikat standar ini merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

3. Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

Sama seperti tingkat risiko menengah rendah, PB untuk kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar.^[5] Bedanya, sertifikat standar pada tingkat ini merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.^[6]

4. Usaha dengan tingkat risiko tinggi

PB untuk kategori tingkat risiko tinggi adalah NIB dan izin yang merupakan persetujuan pemerintah pusat/daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, melalui sistem OSS.[7]

Izin Usaha Kafe

Selanjutnya, untuk izin usaha kafe atau rumah minum dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 56303 yang menurut Lampiran Peraturan BPS 7/2025 (hal. 354) sebagai berikut:

Kelompok ini mencakup penyediaan utamanya minuman, baik panas maupun dingin, yang dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak.

Lalu, dijelaskan dalam Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.41). PB KBLI 56303 terbagi berdasarkan skala usahanya antara mikro dan kecil, menengah, serta besar.

Untuk kafe dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah rendah. Maka PB yang diperlukan adalah NIB dan sertifikat standar. Selain itu, terdapat PB UMKU yang wajib dimiliki berupa sertifikat laik hygiene sanitasi (“SLHS”) dan surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol (“SKPL”) A atau B dan C. Selain itu, kegiatan usaha kafe memiliki kewajiban untuk:

1. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA);
2. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha rumah minum/kafe meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha; dan
3. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (sLHS) untuk Skala Kecil, Menengah, dan Besar.

Syarat Mempekerjakan Chef WNA

Menjawab pertanyaan Anda tentang syarat mempekerjakan chef asing, kami sampaikan bahwa pada dasarnya, chef asing yang Anda maksud merupakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”), yakni Warga Negara Asing (“WNA”) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.^[8]

Sebagaimana definisi tersebut, syarat utama menjadi TKA yaitu WNA harus memiliki visa. Jenis visa yang diperlukan TKA untuk bekerja di Indonesia adalah Visa Tinggal Terbatas (“Vitas”) yang didapatkan melalui permohonan.^[9]

Kemudian, setiap TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA harus:^[10]

1. memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki;
2. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki; dan
3. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Selengkapnya mengenai syarat TKA yang bekerja di Indonesia dapat Anda baca pada artikel Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa semua aktivitas usaha dengan aktivitas penyedia makanan di bangunan tetap, mencakup kafe, yang hendak mempekerjakan chef berkewarganegaraan asing, wajib memiliki pengesahan izin mempekerjakan TKA yang berupa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.^[11]

Pengesahan RPTKA terdiri atas:^[12]

1. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara yaitu paling lama 6 bulan, tidak dapat diperpanjang;
2. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang;
3. RPTKA non-DKPTKA, diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang
4. RPTKA KEK, diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Lebih lanjut, untuk mendapatkan pengesahan RPTKA yang dibutuhkan, Anda dapat menggunakan layanan daring berikut.^[13]

1. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA/TKA Online: aplikasi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan yaitu TKA Online.
2. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI): sistem billing yang dikelola oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing untuk pembayaran DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing), dan sistem pelaporan PNBP yaitu SIMPONI.
3. Online Single Submission (OSS): akses penerbitan NIB, data Pemberi Kerja TKA, dan data Pengesahan RPTKA yang telah diterbitkan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait syarat mendirikan kafe sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Referensi:

1. TKA Online, yang diakses pada tanggal 1 Juli 2026, pukul 18.01 WIB;
2. SIMPONI, yang diakses pada tanggal 1 Juli 2026, pukul 18.05 WIB.

^[1] Pasal 124 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

^[2] Pasal 128 PP 28/2025

^[3] Pasal 130 PP 28/2025

^[4] Pasal 4 ayat (4) PP 28/2025

^[5] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

^[6] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025

[7] Pasal 133 ayat (1) dan (2) PP 28/2025

^[8] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 8/2021”) dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP34/2021”)

^[9] Pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

^[10] Pasal 4 Permenaker 8/2021

^[11] Pasal 2 Permenaker 8/2021

^[12] Pasal 16 jo. 17 PP 34/2021

^[13] Pasal 38 Permenaker 8/2021