Rabu, 28 Desember 2016

Jerat Hukum Bagi Dosen yang Mencabuli Mahasiswinya

Jerat Hukum Bagi Dosen yang Mencabuli Mahasiswinya

Pertanyaan

Saya terancam tidak diluluskan oleh dosen pada ujian skripsi jika tidak mau jadi pacarnya. Saya sudah lama disukai oleh dosen saya. Apakah penilaian seperti itu dibenarkan? Akhirnya saya mau jadi pacarnya karena takut tidak lulus, tetapi beliau juga suka melakukan pelecehan seksual terhadap saya, bisakah saya melaporkan hal tersebut?  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Mengenai pemberian nilai mahasiswa, seorang dosen ‘memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik’. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penilaian dosen itu harus dilakukan secara profesional karena seorang dosen wajib bertindak objektif dan tidak diskriminatif.

 

Berdasarkan pernyataan Anda, dosen tersebut juga melakukan pelecehan seksual terhadap Anda, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal tentang perbuatan cabul di KUHP.

 

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Profesi Dosen

Dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[1]

 

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2]

 

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional tersebut berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.[3]

 

Kewajiban Dosen

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:[4]

a.    melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b.    merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

c.  meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

e.    menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

f.     memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Pemberian Nilai kepada Mahasiswa

Terkait pertanyaan Anda tentang penilaian ujuan skripsi mahasiswa oleh dosen, pada dasarnya seorang dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.[5] 

 

Namun, perlu digarisbawahi bahwa penilaian dosen itu harus dilakukan secara profesional karena seorang dosen wajib bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.[6]

 

Dalam artikel Jika Dosen Mengancam Tidak Luluskan Mahasiswa dijelaskan bahwa keharusan bersikap objektif bagi dosen acapkali dicantumkan dalam tata tertib perguruan tinggi atau kode etik dosen. Sekadar contoh, Peraturan Senat Universitas Brawijaya No. 318/Per/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya memuat etika: “Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif”. Kami yakin semua perguruan tinggi punya sistem penilaian terhadap mahasiswa.

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, dijelaskan pula bahwa jika terucap ancaman dosen untuk tidak meluluskan mahasiswa pada saat ujian skripsi, penting untuk dilihat apakah ancaman itu dilaksanakan atau tidak. Apakah pada saat mengucapkan pernyataan itu disampaikan secara bercanda atau tidak. Kalaupun serius, tidak mudah membuktikan hubungan kausal antara ucapan itu dengan lulus tidaknya seseorang. Kelulusan ujian skripsi tidak ditentukan seorang dosen. Bukankah biasanya ujian skripsi dilakukan di hadapan minimal tiga orang dosen? Jadi, tak mudah bagi seorang dosen menjalankan ancaman yang seperti itu.

 

Pelecehan Seksual oleh Dosen

Berdasarkan pernyataan Anda, dosen tersebut juga melakukan pelecehan seksual terhadap Anda. Di sini kami berasumsi bahwa Anda sudah berusia 18 tahun ke atas, melihat usia Anda yang akan menempuh ujian skripsi.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual  Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”menyatakan antara lain bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual.

 

KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

  

Masih bersumber dari artikel yang sama, dijelaskan bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

 

Jadi, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP

 

Perbuatan Cabul

Anda tidak menjelaskan tindakan cabul seperti apa yang dilakukan oleh dosen tersebut. Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka berlaku Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sesorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

 

R.Soesilo (hal. 212) menjelaskan selain perbuatan cabul, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

 

Selain dapat dipidana, dosen tersebut juga bisa dikenakan sanksi karena sudah melanggar kewajiban profesi yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, yakni sanksi berupa:[7]

a.    teguran;

b.    peringatan tertulis;

c.    penundaan pemberian hak dosen;

d.    penurunan pangkat dan jabatan akademik;

e.    pemberhentian dengan hormat; atau

f.     pemberhentian tidak dengan hormat.

 

Langkah yang Dapat Dilakukan

Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, sebagai orang yang menjadi korban, tentu Anda dapat melaporkan tindakan dosen Anda kepada pihak berwajib. Dalam hal Anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, Anda dapat langsung datang ke kantor Kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi.

 

Meski demikian, sebelum ada upaya hukum, kami berpendapat bahwa sebaiknya Anda melakukan upaya kekeluargaan. Anda dapat meminta pihak kampus untuk memediasi masalah antara Anda dengan dosen yang bersangkutan. Melalui kebijakannya, kampus juga bisa mengatur agar Anda tidak menghadapi ujian skripsi dengan dosen tersebut. Jika mediasi telah selesai, perlu ada evaluasi, jangan sampai kasus ini meninggalkan stigma negatif baik terhadap dosen, maupun terhadap Anda. Soal kasus serupa dapat Anda simak dalam artikel Menghadapi Guru yang Mengirim Surat Cinta.

 

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Lwk dimana terdakwa yang merupakan seorang dosen terbukti secara sah telah melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya. Karena perbuatannya itu, terdakwa dihukum penjara selama  7 (tujuh) bulan oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 289 KUHP.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

 

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1991.

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Lwk



[1] Pasal 1 angka 2 UU 14/2005

[2] Pasal 3 ayat (1) UU 14/2005

[3] Pasal 5 UU 14/2005

[4] Pasal 60 UU 14/2005

[5] Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 14/2005

[6] Lihat Pasal 60 huruf d dan e UU 14/2005

[7] Pasal 78 ayat (2) UU 14/2005

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua