Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Sejak awal dibentuk pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi(“ KPK ”) telah menjadi ujung tombak dan simbol utama dalam reformasi anti korupsi di Indonesia, melihat dimana badan tersebut mampu mempertahankan independensinya dan juga berhasil melawan upaya-upaya dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar pemerintahan, untuk mempengaruhinya. Namun, beberapa pihak mengeluhkan bahwa KPK memiliki terlalu banyak kekuasaan, yang berakibat pada beberapa upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali selama satu dekade terakhir.

DPR Mengesahkan RUU Amendemen Kedua atas UU KPK

Sejak awal dibentuk pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) telah menjadi ujung tombak dan simbol utama dalam reformasi anti korupsi di Indonesia, melihat dimana badan tersebut mampu mempertahankan independensinya dan juga berhasil melawan upaya-upaya dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar pemerintahan, untuk mempengaruhinya. Namun, beberapa pihak mengeluhkan bahwa KPK memiliki terlalu banyak kekuasaan, yang berakibat pada beberapa upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali selama satu dekade terakhir.

<p><a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5d81c450635d7">ILB: DPR Mengesahkan RUU Amendemen Kedua atas UU KPK</a></p>


Konsolidasi Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Hukum

Konstitusi, HAM & Tata Negara

Lembaga Negara

Lembaga Nonstruktural

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

New Category

Legal Sector

Constitution, Human Rights & State Administration

State Institutions

Nonstructural Institutions

Corruption Eradication Commission (KPK)

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tahun 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

CORRUPTION CRIME COURT

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Law Number 46 of 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ERADICATION OF THE CRIME OF CORRUPTION

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Law Number 31 of 1999

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com