Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“ PP Sanksi ”).

PP Sanksi menjalankan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“ UU BPJS ”) (Lihat ILD No.xxx), yang memandatkan penerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas UU BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam PP Sanksi ini meliputi: 1) BPJS Kesehatan; dan 2) BPJS Tenaga Kerja [1] (secara bersama-sama disebut sebagai “ BPJS”).

PP Sanksi berlaku untuk pemberi kerja dan individu yang diatur dalam program jaminan social nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Sistem baru ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. [2]

Kewajiban Pendaftaran
Pendaftaran peserta dalam program jaminan sosial nasional wajib untuk 1) “ Pemberi kerja ”, [3] dan 2) “Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, atau penerima bantuan iuran jaminan sosial " [4] (“ Setiap orang ”).

Pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya beserta data-data lengkap mengenai: keluarga pekerja, upah pekerja, data kepesertaan dalam program jaminan sosial, dan setiap perubahan terhadap data-data tersebut. [5]

Perubahan terhadap data-data tersebut diajukan kepada BPJS dengan memuat informasi berikut: [6]
1.       Alamat perusahaan;
2.       Kepemilikan perusahaan;
3.       Kepengurusan perusahaan ;
4.       Jenis badan usaha
5.       Jumlah pekerja
6.       Data pekerja dan keluarganya; dan
7.       Perubahan besarnya upah setiap pekerja.

Individu yang termasuk dalam definisi “Setiap Orang”, wajib mendaftar kepada BPJS dengan memberikan informasi yang meliputi: data diri, data anggota keluarga, setiap perubahan pada data tersebut (misalnya, alamat rumah, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga). [7]

Pemberitahuan atas segala perubahan data tersebut harus disampaikan kepada BPJS paling lambat tujuh hari sejak terjadinya perubahan. [8]

Sanctions
Pemberi Kerja dan Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 PP Sanksi akan dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis; denda (hanya untuk pemberi kerja); dan sanksi berkaitan dengan perizinan, yang dapat disebut sebagai “Sanksi Perizinan”. [9] Perlu dicatat bahwa sanksi ini akan dijatuhkan secara bertahap. [10]

Apabila diterapkan, Sanksi Perizinan akan menyebabkan Pemberi Kerja dan Setiap Orang yang melanggar kewajiban-kewajiban di atas tidak mendapat akses ke pelayanan publik seperti perizinan dan sejumlah dokumen publik lainnya.

Sebagai contoh, Pemberi Kerja yang melanggar kewajiban tidak akan diberikan izin usaha, izin mempekerjakan tenaga asing, dan izin mendirikan bangunan [11], atau sanksi untuk setiap orang bisa berupa tidak dikeluarkannya izin mendirikan bangunan,surat izin mengemudi, dan pengurusan paspor. [12]

Peringatan tertulis dan denda akan ditentukan dan dijatuhkan oleh BPJS [13] sementara Sanksi Perizinan akan dijatuhkan oleh unit pelayanan publik di pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan permintaan BPJS. [14]

Sanksi Perizinan dapat dicabut setelah pihak yang melanggar telah memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 3 dan 4 PP Sanksi. [15]

PP Sanksi ini berlaku sejak 24 Desember 2013. YP

[1] Pasal 5, UU BPJS juncto Pasal 2, PP Sanksi.

[2] Pasal 60 dan 62Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

[3] Pasal 3, PP Sanksi.

[4] Pasal 4, PP Sanksi.

[5] Pasal 3 ayat (2), PP Sanksi.

[6] Pasal 3 ayat (3), PP Sanksi.

[7] Ibid.

[8] Pasal 3 ayat (4) dan 4 ayat (4), PP Sanksi.

[9] Pasal 5 dan 9, PP Sanksi.

[10] Pasal 10, 11, dan 12, PP Sanksi.

[11] Pasal 9 ayat (1), PP Sanksi.

[12] Pasal 9 ayat (2), PP Sanksi.

[13] Pasal 6 ayat (2) and 7 ayat (2), PP Sanksi

[14] Pasal 8 ayat (2) dan 9 ayat (3), PP Sanksi.

[15] Pasal 10 ayat (7), 11 ayat (2), 12 ayat (4), PP Sanksi.

Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Program Jaminan Sosial

<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt52ca9727466d4/prosedur-pengenaan-sanksi-administrasi-dalam-program-jaminan-sosial">ILB: Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Program Jaminan Sosial</a>

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013

New Category

Legal Sector

Employment

Social Security

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com