Undang-Undang No.40 Tahun 2014

Pada 23 September 2014, [1] Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Perasuransian (“ RUU Perasuransian ”) untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU Perasuransian ini memberikan kerangka aturan komprehensif untuk sektor asuransi. RUU Perasuransian penting bagi pemegang polis asuransi, perusahaan asuransi dan reasuransi, pialang asuransi atau reasuransi, profesi pendukung, [2] agen, dan Otoritas Jasa Keuangan (“ OJK ”).

RUU Perasuransian akan mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (“ UU Asuransi ”), dan terdiri dari 92 pasal mencakup perubahan fundamental yang luas. Karena luasnya cakupan RUU Perasuransian, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) akan membatasi pada pembahasan:
a.       Ruang lingkup, bentuk dan kepemilikan perusahaan perasuransian;
b.      Program penjaminan polis;
c.       Peran OJK;
d.      Sanski administratif; dan
e.      Ketentuan peralihan.

Perusahaan Perasuransian: Ruang Lingkup, Bentuk dan Kepemilikan
Secara umum, perusahaan perasuransian mencakup perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pialang asuransi dan reasuransi, yang beroperasi secara konvensional atau dengan prinsip syariah (“ Perusahaan Perasuransian ”).

Sebelumnya, Perusahaan Perasuransian Syariah tidak diatur dalam UU Asuransi, dan baru diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintan No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian.

Ada dua jenis perusahaan asuransi: [3]
a.       Perusahaan asuransi umum, termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha reasuransi, yang mengganti pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung/peserta [4] atau pihak yang berhak lainnya (“ Penerima Manfaat ”) atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau kewajiban hukum lainnya terhadap pihak ketiga; [5] dan
b.      Perusahaan asuransi jiwa, termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, yang akan membayar sejumlah uang kepada Penerima Manfaat atas terjadinya situasi tertentu dalam jangka waktu yang disepakati, e.g. kematian pihak tertanggung. [6]

Pialang asuransi bertugas untuk menyediakan jasa konsultasi dan keperantaraan, serta bertindak untuk dan atas nama Penerima Manfaat dalam menutup asuransi atau menyelesaikan klaim. Peran pialang reasuransi adalah untuk bertindak atas nama penyedia asuransi, lembaga penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya dalam menyelesaikan klaim. [7]

Untuk diketahui, penilai kerugian asuransi juga bagian industri asuransi, sebagai profesi pendukung dalam RUU Perasuransian. [8]

Perusahaan Perasuransian hanya dapat beroperasi dengan bentuk hukum sebagai berikut: [9]
a.       Perseroan terbatas;
b.      Koperasi; atau
c.       Usaha bersama, yang akan dianggap sebagai badan hukum, jika didirikan sebelum RUU Perasuransian berlaku. [10]

RUU Perasuransian mengatur bahwa koperasi dan usaha bersama tidak dapat memberikan jasa reasuransi. [11] Selain itu, anggota (bukan pemegang saham) koperasi dan usaha bersama akan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian Perusahaan Perasuransian mereka. [12]

Serupa dengan UU Asuransi, RUU Perasuransian tetap mengizinkan kepemilikan asing dalam Perusahaan Perasuransian. Namun, RUU Perasuransian mewajibkan bahwa perseorangan asing hanya dapat memiliki saham Perusahaan Perasuransian melalui bursa efek. [13]

Program Penjaminan Polis
Untuk melindungi Penerima Manfaat dari wanprestasi dan likuidasi, RUU Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi/reasuransi untuk menjadi anggota program penjaminan polis. Program ini akan dilaksanakan melalui sebuah undang-undang, yang harus diterbitkan dalam tiga tahun sejak RUU Perasuransian berlaku. [14]

Peran OJK
Dalam RUU Perasuransian, OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi praktik Perusahaan Perasuransian dan berwenang: [15]
a.       Menyetujui/menolak permohonan izin usaha asuransi, dan pernyataan pendaftaran untuk profesi pendukung;
b.      Menerbitkan atau mencabut izin usaha asuransi;
c.       Membatalkan pernyataan pendaftaran yang telah diterbitkan;
d.      Menentukan, menyetujui/menolak, atau memerintahkan pemegang saham pengendali dari perusahaan asuransi/reasuransi untuk mendivestasikan saham mereka;
e.      Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau organ sederajat pada koperasi asuransi dan usaha bersama asuransi, termasuk dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali.
f.        Memberhentikan pihak yang disebutkan di atas, kecuali aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali, serta menunjuk pengelola statuter;
g.       Mewajibkan laporan dari Perusahaan Perasuransian;
h.      Mengawasi Perusahaan Perasuransian dan pihak lainnya, baik yang terafiliasi atau tidak, atau pihak manapun yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
i.         Mengirimkan perintah tertulis kepada Perusahaan Perasuransian;
j.        Menetapkan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau pemegang jabatan yang sederajat dalam koperasi asuransi dan usaha bersama asuransi, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
k.       Menyelenggarakan kewenangan lainnya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif
OJK dapat mengenakan sanksi administratif berikut kepada pihak yang melanggar RUU Perasuransian: [16]
a.       Peringatan tertulis;
b.      Pembatasan seluruh atau sebagian kegiatan usaha;
c.       Melarang pemasaran produk asuransi tertentu;
d.      Pencabutan izin usaha;
e.      Pembatalan pernyataan pendaftaran untuk konsultas aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan asuransi;
f.        Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
g.       Melarang seseorang untuk menjabat posisi tertentu seperti: pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, atau jabatan setara lainnya dalam koperasi asuransi dan usaha bersama asuransi.

Ketentuan Peralihan
RUU Perasuransian mengatur bahwa Pasal (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak akan berlaku bagi industri asuransi. Peraturan pelaksana dari UU Asuransi akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan RUU Perasuransian. [17]

Berdasarkan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU Perasuransian akan menjadi undang-undang dan mendapatkan nomor setelah ditandatangani oleh Presiden, atau secara otomatis berlaku dalam 30 hari sejak disahkan oleh DPR jika Presiden tidak menandatanganinya. CD

RUU Perasuransian

OVERVIEW

Development of financial services in a country reflects the economic growth of the country itself. In the financial services industry,  insurance has substantially the same role as banks and capital markets, as it accommodates the needs of society and businesses in financial matters. Insurance contributes materially to economic growth by improving the investment climate and promoting a more efficient mix of activities than would have been undertaken in the absence of risk management instruments. [1] Indemnification, risk pooling, and risk mitigating are a few main functions of insurance in facilitating individual and business needs to allow them to grow and minimize potential risks.

New Insurance Law

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt5423f899716b2/ruu-perasuransian">ILB: RUU Perasuransian</a><br />
<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt542e7e6b7da7b/new-insurance-law">ILD: New Insurance Law</a></p>


Konsolidasi Undang-Undang No.40 Tahun 2014

Law No.40 of 2014

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Usaha

Jasa Keuangan Non-Bank

Asuransi & Reasuransi

PERASURANSIAN

INSURANCE

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Law Number 40 of 2014

New Category

Business Sector

Non-Bank Financial Services

Insurance & Reinsurance

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Law Number 4 of 2023

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BANKRUPTCY PROCEEDINGS AND THE SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Law Number 37 of 2004

USAHA PERASURANSIAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com