Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“ PP 101/2014 ”) telah diterbitkan.

Pada intinya, PP 101/2014 mengatur ketentuan mengenai prosedur pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (“ Limbah B3 ”), yang meliputi:
a.       Metode mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan menimbun Limbah B3;
b.      Prosedur dalam membuang Limbah B3 ke laut dan area darat;
c.       Mitigasi risiko dan penanggulangan keadaan darurat dalam mengatasi polusi yang disebabkan oleh Limbah B3; dan
d.      Sanksi.

Sebelum PP 101/2014, hal yang sama diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 (“ PP 18/1999 ”).

PP 101/2014 ditujukan kepada penghasil, importir, eksportir, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah B3.

Identifikasi Limbah B3
Limbah B3 adalah kandungan yang karena konsentrasi atau jumlahnya dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. [1]

Penghasil Limbah B3 wajib mengidentifikasi apakah jenis limbah mereka terdapat pada Lampiran I PP 101/2014. Apabila jenis limbah tercantum, mereka wajib melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan PP 101/2014. [2]

Jika jenis limbah tidak tercantum, Menteri Lingkungan Hidup (“ Menteri ”) melalui tim ahli internal akan melakukan tes labolatorium utnuk menentukan apakah limbah tersebut dapat dikategorikan sebagai Limbah B3 atau non- Limbah B3. [3]

Penyimpanan Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap pengusaha yang menghasilkan Limbah B3. Pengusaha wajib menyimpan Limbah B3 mereka pada fasilitas yang dilengkapi dengan prosedur tindaklanjut mitigasi polusi dan peralatan yang memadai untuk keadaan darurat. [4] Fasilitas penyimpanan yang dapat digunakan seperti: [5]
a.       Bangunan;
b.      Tank atau container;
c.       Silo;
d.      Tempat tumpukan limbahl
e. Waste impoundment; dan/atau
f.        Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk dapat menyimpan Limbah B3, pengusaha wajib memiliki izin lingkungan [6] dan mendapatkan izin dari bupati/walikota setempat. [7] Permohonan izin dari bupati/walikota diserahkan dengan melampirkan dokumen pendukung pada Pasal 12 ayat (6), PP 101/2014, seperti identitas pemohon, rincian karakteristik limbah B3 yang akan disimpan, dll.

Pada saat permohonan lengkap diterima, bupati/walikota memiliki 45 hari untuk melakukan verifikasi dokumen dan teknis. Apabila permohonan disetujui, izin akan berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang. [8]

Izin untuk menyimpan Limbah B3 dinyatakan tidak berlaku apabila salah satu kejadian berikut ini terjadi: [9]
a.       Masa berlaku izin telah habis;
b.      Izin dicabut oleh bupati/walikota;
c.       Perusahaan pemegang izin telah dibubarkan; atau
d.      Izin lingkungan dicabut.

Sebelumnya, PP 18/1999 tidak merinci jenis fasilitas penyimpanan Limbah B3.

Pengolahan Limbah B3
Setiap pengusaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib mengolah limbah mereka dengan mengolah sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukan pengolahan. [10]

Ada tiga jenis metode pengolahan yang diatur pada PP 101/2014, yakni: 1) termal; 2) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. [11]

Pengusaha atau pihak lain wajib memiliki izin pengolahan limbah dari Menteri. Permohonan untuk izin ini hanya dapat disampaikan apabila pengusaha atau pihak lain telah mendapatkan dokumen berikut: [12]
1.       Izin lingkungan; dan
2.       persetujuan untuk melakukan pengolahan Limbah B3 (hanya untuk metode termal dan metode lain).

Permohonan persetujuan untuk melakukan pengolahan (poin 2) diserahkan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung pada Pasal 102 ayat (2) dan 126 ayat (1), PP 101/2014. Saat menerima permohonan secara lengkap, Menteri memiliki waktu 45 hari untuk melakukan verifikasi.

Apabila hasil verifikasi menunjukan hasil positif, persetujuan akan diberikan kepada pemohonan dan berlaku selama 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. [13]

Dalam waktu 7 hari sejak menerima persetujuan, pengusaha atau pihak lain wajib melakukan uji coba terhadap peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas yang digunakan untuk mengolah Limbah B3. Hasil uji coba wajib dilaporkan kepada Menteri paling lama dalam waktu 7 hari sejak uji coba selesai. [14] Setelah itu, Menteri akan menerbitkan keputusan kepada pemohon yang akan menjadi dasar untuk menyerahkan permohonan izin pengolahan. [15]

PP 18/1999 tidak mengatur ketentuan mengenai metode pengolahan dan persetujuan untuk melakukan pengolahan Limbah B3.

Pembuangan
Setiap tindakan pembuangan Limbah B3 ke laut dan darat oleh penghasil limbah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin pembuangan dari Menteri. Penting untuk diketahui, hanya limbah dalam bentuk tailing atau serbuk bor dari hasil pertambangan laut dan eksplorasi/eksplotasi laut melalui lumpur bor sintetik yang dapat dibuang ke laut. [16]

Permohonan pembuangan diserahkan kepada Menteri dengan melampirkan izin lingkungan dan dokumen pendukung pada Pasal 179, PP 101/2014. [17] Menteri memiliki waktu 45 hari sejak menerima permohonan secara lengkap untuk melakukan verifikasi. Apabila permohonan disetujui, izin pembuangan akan memiliki masa berlaku sebagai berikut: [18]
a.       5 tahun dan dapat diperpanjang untuk pembuangan limbah dalam bentuk tailing; atau
b.      1 tahun dan tidak dapat diperpanjang untuk pembuangan limbah dalam bentuk serbuk bor.

Selain itu, PP 101/2014 mengatur kriteria spesifik mengenai lokasi tempat pembuangan limbah dalam bentuk tailing dan serbuk bor, yakni: [19]
a.       Terletak pada dasar laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan
b.      Tidak berada di lokasi sensitif, seperti area turis, mengrove, taman nasional, daerah rawan bencana, dll.

Namun apabila area pembuangan tidak berada pada wilayah dengan lapisan termoklin permanen (poin “a”), kriteria dearah pembuangan berikut ini berlaku untuk masing-masing jenis limbah: [20]

Area Pembuangan untuk Limbah Tailing

Area Pembuangan untuk Limbah Serbuk Bor

a.       Berada di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m;
b.      Topografi daerah pembuangan menunjukan terusan pada dasar laut yang dapat mengalirkan limbah tailing sampai dengan kedalaman 200 m; dan
c.       Tidak berada pada dasar laut yang rentan dengan fenomena upwelling.

a.    Berada di dasar laut dengan kedalaman ≥ 50 m; dan
b.   Berada  ≤ 500 m dari area pengeboran.

PP 18/1999 tidak mengatur ketentuan mengenai pembuangan Limbah B3.

PP 101/2014 mencabut dan mengganti PP 18/1999, dan berlaku sejak 17 Oktober 2014.

[1] Pasal 1 ayat (1), PP 101/2014.

[2] Pasal 3 ayat (1) dan 4, PP 101/2014.

[3] Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1), PP 101/2014.

[4] Pasal 12 ayat (1) dan 13, PP 101/2014.

[5] Pasal 15 ayat (1), PP 101/2014.

[6] Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai izin lingkungan, lihat ILB No. 1870.

[7] Pasal 12 ayat (4), PP 101/2014.

[8] Pasal 20 ayat (2) dan 21 ayat (1), PP 101/2014.

[9] Pasal 27, PP 101/2014.

[10] Pasal 99, PP 101/2014.

[11] Pasal 100 ayat (1), PP 101/2014.

[12] Pasal 101 ayat (1) (2), dan _asal 125 ayat (5), PP 101/2014.

[13] Pasal 103 ayat (2), 105, 127 ayat (2), dan 129, PP 101/2014.

[14] Pasal 106 ayat (1) (a) (e) dan 130 ayat (1) (a) (e), PP 101/2014.

[15] Pasal 110 dan 132, PP 101/2014.

[16] Pasal 177 ayat (1), PP 101/2014.

[17] Pasal 175 dan 176 ayat (1), PP 101/2014.

[18] Pasal 183 ayat (2) dan 184 ayat (1), PP 101/2014.

[19] Pasal 180 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 180 ayat (1), PP 101/2014.

[20] Pasal 180 ayat (2) (3), PP 101/2014.

Pengelolaan dan Pembuangan B3 Diperbaharui

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt54aa590ead344/pengelolaan-dan-pembuangan-b3-diperbaharui">ILB: Pengelolaan dan Pembuangan B3 Diperbaharui</a></p>


Lampiran Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014

Regulation of The Government No.101 of 2014

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan & Perubahan Iklim

Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

HAZARDOUS AND TOXIC WASTE MANAGEMENT

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

Regulation of The Government Number 101 of 2014

New Category

Legal Sector

Environment

Pollution Control, Environmental Destruction & Climate Change

Management of Hazardous Toxic Substances (B3)

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

THE ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Regulation of The Government Number 22 of 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com