Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akra Jaminan Fidusia (“ Peraturan 2015 ”)untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia. [1]

Peraturan 2015 mengatur pedoman untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan penting bagi:
a.      Debitur yang menjaminkan utangnya dengan jaminan fidusia; dan
b.      Kreditur sebagai pemegang hak jaminan fidusia (“ Pemegang Jaminan Fidusia ”).

Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 (“ Peraturan 2000 ”).

Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pemegang Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan hak jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Menteri ”) dengan menyampaikan permohonan yang memuat: [2]
a.      Identitas para pihak (Pemegang Jaminan Fidusia dan debitur);
b.      Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, termasuk lokasi notaris terkait;
c.       Keterangan mengenai perjanjian induk (perjanjian utang-piutang) yang dijaminkan dengan jaminan fidusia;
d.      Keterangan objek yang dijaminkan dengan fidusia;
e.      Nilai jaminan; dan
f.        Nilai objek jaminan fidusia.

Permohonan wajib diserahkan dalam waktu 30 hari (maksimal) sejak akta jaminan fidusia ditandatangani.Setelah menyerahkan permohonan, pemohon akan mendapatkan tanda terima dan wajib membayar biaya pendaftaran melalui bank persepsi. [3]

Setelah pembayaran diterima, jaminan fidusia akan didaftarkan ke dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (“ Kantor ”). [4] Registrasi tersebut mensahkan hak jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan yang sama dengan registrasi pada Buku Daftar Fidusia. [5]

Sebelumnya, pemohon diwajibkan untuk melengkapi formulir pada Peraturan Menteri No. M.01.UM.01.06 of 2000, bersama dengan: [6]
a.      Salinan akta pembebasan objek jaminan fidusia;
b.      Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan jaminan fidusia (jika ada); dan
c.       Tanda terima pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia
Pejabat Kantor akan menandatangani sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dan menerbitkan sertifikat pada hari yang sama dengan pendaftaran elektronik. [7] Pemegang Jaminan Fidusia dapat menyampaikan permohonan untuk memperbaiki sertifikat jika memuat data yang salah selama didaftarkan, dengan memuat: [8]
a.      Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan;
b.      Perbaikannya; dan
c.       Keterangan terkait dengan perbaikan.

Selain itu, permohonan perbaikan juga wajib dilengkapi dengan salinan dokumen berikut: [9]
a.      Sertifikat yang bersangkutan;
b.      Tanda terima pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia; dan
c.       Akta jaminan fidusia.

Permohonan perbaikan wajib diserahkan dalam waktu 30 hari (maksimal) sejak sertifikat diterbitkan. Sebelumnya, perbaikan dapat dimintakan hingga 60 hari (maksimal) sejak sertifikat diterbitkan. [10]

Jika sertifikat menunjukkan nilai jaminan yang salah, Pemegang Jaminan Fidusia wajib mengubah sertifikat dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri dengan rincian sebagai berikut: [11]
a.      Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia;
b.      Nama dan domisili notaris;
c.       Data perubahan; dan
d.      Keterangan terkait dengan perubahan.

Seperti proses pendaftaran, pemohon juga akan menerima tanda terima dan wajib membayar biaya perubahan melalui bank persepsi. Setelah biaya tersebut dibayarkan, perubahan akan didaftarkan pada pangkalan data Kantor. [12]

Penghapusan Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia akan hapus karena keadaan berikut: [13]
a.      Utang yang dijaminkan telah dibayarkan;
b.      Pemegang Jaminan Fidusia melepaskan hak jaminan fidusianya; atau
c.       Objek jaminan fidusia musnah.

Pemegang Jaminan Fidusia wajib memberitahukan kepada Menteri dalam waktu 14 hari (maksimal) sejak penghapusan terjadi, bersama dengan keterangan berikut: [14]
a.      Keterangan dan alasan penghapusan;
b.      Nomor dan data akta jaminan fidusia;
c.       Nama dan domisili notaris; dan
d.      Tanggal penghapusan jaminan fidusia.

Selain itu, Menteri wajib menghapuskan jaminan fidusia dari daftar jaminan fidusia dan menerbitkan keterangan penghapusan. Jika Pemegang Jaminan Fidusia tidak memberitahukan penghapusan tersebut, objek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan lagi. [15]

Ketentuan Peraturan 2015 tentang tata cara pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia juga berlaku bagi hak jaminan fidusia yang didaftarkan sebelum Peraturan 2015 berlaku. [16]

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Peraturan 2015 menentukan bahwa biaya pembuatan akta jaminan fidusia adalah sebagai berikut: [17]

Nilai Jaminan (Rp)

Biaya (% dari nilai jaminan)

Up to100 juta

2.5

100 juta to 1 miliar

1.5

1 miliar

Based on agreement between the notary and the parties, provided that the fee must not exceed 1% of the value of the object of the fiducia security

Sebelumnya, biaya tersebut diatur sebagai berikut: [18]

Nilai Jaminan (Rp)

Biaya (Rp, maksimal)

50 ribu

50 sampai 100 juta

100 ribu

100 sampai 250 juta

200 ribu

250 sampai 500 juta

500 ribu

500 sampai 1 miliar

1 juta

1 sampai 2.5 miliar

2 juta

2,5 sampai 5 miliar

3 juta

5 sampai 10 miliar

5 juta

10 miliar

7.5 juta

Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan Peraturan 2000.

Peraturan 2015 telah berlaku sejak 6 April 2015. CD

[1] Mukadimah huruf a, Peraturan 2015.

[2] Pasal 3, Peraturan 2015

[3] Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (1), Peraturan 2015.

[4] Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pendaftaran online, lihat ILD No. 303 dan No. 2128.

[5] Lihat Pasal 7 (1) juncto Article 20 of Peraturan 2015. Berdasarkan kerangka Peraturan 2000, sertifikat didaftarkan dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia (Pasal 4, 2000 Regulation).

[6] Pasal 2 (4) dan (5), 2000 Regulation.

[7] Pasal 7, Peraturan 2015.

[8] Pasal 9 (1) dan (2), Peraturan 2015.

[9] Pasal 9 (3), Peraturan 2015.

[10] Pasal 10 Peraturan 2015 dan Pasal 5 (1) Peraturan 2000

[11] Pasal 11, Peraturan 2015.

[12] Pasal 12 juncto Pasal 14 (1), Peraturan 2015

[13] Pasal 16 (1), Peraturan 2015

[14] Pasal 16 (2) dan (3), Peraturan 2015

[15] Pasal 17, Peraturan 2015

[16] Pasal 21, Peraturan 2015

[17] Pasal 18, Peraturan 2015

[18] Lampiran Peraturan 2000

Ketentuan Terbaru Pendaftaran Jaminan Fidusia

<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt553f5542d3d76/ketentuan-terbaru-pendaftaran-jaminan-fidusia">ILB: Ketentuan Terbaru Pendaftaran Jaminan Fidusia</a>

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Perdata

Benda & Jaminan

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

New Category

Legal Sector

Civil Code

Objects & Collateral

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com