Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Hari Tua (“ Peraturan ”), sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 37 (5) dan 38 (3) pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (“ UU SJSN ”). [1]

Peraturan yang diterbitkan adalah bentuk pedoman bagi pemberi kerja dari bagian usaha swasta dan para pekerja mengenai jaminan hari tua, [2] yang mencakup peserta, pendaftaran, iuran, manfaat, pengawasan, sanksi dan keluhan.

Jaminan hari tua sendiri merupakan salah satu program sosial dibawah wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“ BPJS Ketenagakerjaan ”), selain (i) manfaat jaminan kecelakaan kerja; (ii) manfaat jaminan kematian; dan (iii) manfaat jaminan pensiun. [3]

Peserta dan Pendaftaran
Peserta program jaminan hari tua dikelompokan menjadi dua jenis: [4]
a.      Peserta pekerja, seperti pekerja dalam usaha swasta dan tenaga kerja asing yang telah bekerja di Indonesia setidaknya selama 6 bulan; dan
b.      Peserta non-pekerja, i.e. pemberi kerja, pekerja mandiri, dan bukan pemberi kerja (i.e. investor dan pengusaha)

Pihak yang tertera diatas berhak untuk menjadi peserta setelah mendapatkan nomo perserta dari BPJS Ketenagakerjaan, [5] yang diterbitkan paling lambat 1 hari setelah BPJS Ketenagakerjaan menerima formulir pendaftaran dan biaya iuran pertama. [6]

Pendaftaran peserta pekerja akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan mengirim formulir pendaftaran. Pada saat menerima formulir pendaftaran, pemberi kerja mempunyai jangka waktu 30 hari (maksimal) untuk menyerahkan formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung kepada BPJS Ketenagakerjaan. [7] Apabila pemberi kerja lalai dalam memenuhi kewajiban yang disebut, pekerja dapat mendaftarkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mencantumkan: (i) perjanjian kerja, atau bukti kerja lainnyat; (ii) kartu tanda pengenal; dan (iii) kartu keluarga. [8]

BPJS Ketenagakerjaan jangka waktu selama 7 hari untuk melakukan verifikasi saat menerima permohonan yang telah dilengkapi. Jika verfikasi menunjukan kelalaian kewajiban dari pemberi kerja, maka pemberi kerja diharuskan membayar dan memungut iuran untuk pekerjanya. [9] Hal yang sama juga berlaku terhadap pemberi kerja yang tidak lalai dalam melaksanakan tugas pendaftaran.

Untuk pendaftaran bagi peserta bukan pekerja, formulir tersebut dapat diserahkan secara perseorangan atau wadah dalam bentuk kelompok atau asosiasi. [10] Tidak terdapat batas waktu bagi pendaftaran untuk jenis peserta bukan pekerja.

Iuran
Iuran bagi peserta pekerja ditetapkan pada 5.7 persen dari upah pekerja tersebut. Pemberi kerja akan membayar 3.7 persen dari iuran terserbut, dan 2 persen yang tersisa akan dibayar oleh pekerja. Pada kasus tersebut, perhitungan yang berbeda berlaku sebagai berikut: [11]

Kasus

Rumus Perhitungan

Upah dibayar perhari

Upah harian x 25

Upah dibayar secara borongan atau satuan hasil

Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir

Pekerjaan yang bergantung pada cuaca didasarkan pada upah borongan

Upah rata-rata 12 bulan terakhir

Pemberi kerja wajib menyetor iuran untuk peserta kerja pada tanggal 15 tiap bulan, atau pemberi kerja tersebut akan dikenakan denda sebesar 2% untuk tiap pembayaran yang telat dari iuran yang seharusnya dibayar. [12]

Iuran bagi peseta non-pekerja berdasarkan dari penghasilan peserta tersebut. Sebagai contoh, peserta bukan pekerja dengan penghasilan dibawah Rp1,000,900 akan membayar iuran sebesar Rp20,000. Selain itu, peserta bukan pekerja dengan penghasilan diatas Rp20,000,200 akan membayar iuran sebesar Rp414,000. [13] Iuran juga wajib disetor pada tanggal 15 setiap bulan. [14]

Manfaat
Manfaat jaminan akan diberi dalam bentuk uang, apabila salah satu situasi berikut ini terjadi:
a.                  Peserta memasuki usia 56 tahun; [15]
b.                  Peserta meninggal dunia;
c.                   Peserta menderita cacat total; atau
d.                  Peserta meningalkan negara Indonesia selamanya (khusus bagi tenaga kerja asing).

Manfaat wajib dibayar secara sekaligus, namun dapat diberikan secara sebagian dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pension, apabila peserta telah berikut serta dalam program setidaknya selama 10 tahun. [16]

Apabila peserta meninggal dunia, manfaat akan diberikan kepada ahli waris yang sah (janda/duda, anak). Jika tidak, mafaat jaminan akan diberikan kepada: (i) keturunan sedarah; (ii) saudara kandung; (iii) mertua; atau (iv) pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja, atau dikembalikan kepada Balai Harta Peninggalan apabila pihak yang dituju tidak ada. [17]

Sanksi
Pelanggaran terhadap Peraturan ini akan berakibat sanksi administrative yang dapat berupa sebagai: [18]
a.      Teguran tertulis;
b.      Denda; dan/atau
c.       Tidak mendapat pelayanan publik tertentu, e.g. jasa untuk mendapatkan izin usaha atau izin memperoleh tenaga kerja asing

Paut diingat bahwa Peraturan tidak menyinggung sanksi apabila dilakukan oleh peserta bukan pekerja.

Peraturan telah ditetapkan sejak 1 Juli 2015. CD

[1] Mukadimah, Peraturan.

[2] Jaminan hari tua bagi pemberi kerja dan pekerja pemerintahan akan diatur dalam peraturan pemerintah yang berbeda. (Pasal. 3, Peraturan).

[3] Pasal. 18, UU SJSN. Lihat ILB No. 2682 dan No. 2683.

[4] Pasal. 4, Peraturan.

[5] Pasal. 7 (3) dan14 (3), Peraturan.

[6] Pasal. 7 (2) dan Pasal. 13 (4), Peraturan. Selain kartu perserta, BPS Ketenagakerjaan mempunyai tujuh hari (maksimal) sejak menerima formulir dan bukti pembayaran untuk menerbitkan kartu peserta kepada pemberi kerja (bagi peserta kerja) atau secara langsung kepada peserta (bagi peserta bukan pekerja). (Pasal. 8 (1) dan Pasal. 14 (1) dan (2), Peraturan).

[7] Pasal. 7 (1), Peraturan.

[8] Pasal. 11 (1) dan (2), Peraturan.

[9] Pasal. 11 (3) dan (4), Peraturan.

[10] Pasal. 13 (3), Peraturan.

[11] Pasal. 16 (1) dan Pasal. 17, Peraturan.

[12] Pasal. 19 (2) dan Pasal. 20 (1), Peraturan.

[13] Lampiran dalamPeraturan.

[14] Pasal. 18 (2) dan Pasal. 21, Peraturan

[15] Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat jaminan saat peserta tersebut memasuki masa pension pada usia diatas 56 tahun. (Pasal. 29, Peraturan)

[16] Pasal. 22 (3) dan (4), Peraturan

[17] Pasal. 23, Peraturan

[18] Pasal. 33, Peraturan

PP Jaminan Hari Tua

{"news-date":"2015-07-15 12:29:36","news-title":"PP Jaminan Hari Tua","news-content":""}

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt55a5efdc8c39e/pp-jaminan-hari-tua">ILB: PP Jaminan Hari Tua</a></p>


Lampiran Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015

Konsolidasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial

Jaminan Dana Pensiun

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

New Category

Legal Sector

Employment

Social Security

Pension Fund

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com