Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2015

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (“ PP ”) No. 79 tahun 2015 (“ Amandemen Kedua ”) untuk mengubah PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (“ PP 29/2000 ”). [1]

Pada pokoknya, Amandemen Kedua bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan cara memprioritaskan keterlibaan badan usaha milik negara (“ BUMN ”) dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. [2]

Amandemen Kedua ini sangat relevan untuk BUMN, baik sebagai pemilik proyek maupun penyedia jasa konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi
Industri jasa konstruksi meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan jasa dan konsultansi proyek konstruksi. [3] Pihak-pihak yang dapat menyediakan jasa konstruksi tersebut meliputi: Perencana konstruksi, Pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi—secara bersama-sama disebut sebagai Penyedia Jasa. [4]

Pemilihan Penyedia Jasa
Ada empat cara untuk memilih Penyeria Jasa sebagai berikut: [5]
a.      Pelelangan umum (pelelangan terbuka yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan cetak); [6]
b.      Pelelangan terbatas (pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah Penyedia Jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan cetak); [7]
c.       Pemilihan langsung (pemilihan Penyedia Jasa setelah melakukan negosiasi langsung dengan paling sedikit tiga penawar guna memperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan); [8] dan
d.      Penunjukan langsung (pemilihan Penyedia Jasa secara langsung setelah melakukan negosiasi dengan hanya satu Penyedia Jasa guna memperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan). [9]

Amandemen Kedua ini menetapkan sejumlah ketentuan baru yang sangat penting maknanya bagi Penyedia Jasa berbentuk BUMN. Penyedia Jasa berbentuk BUMN, yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, kini dapat ditunjuk menjadi Penyedia Jasa secara langsung oleh BUMN lain dan anak perusahaannya. [10]

Ketentuan baru tersebut juga berlaku untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jenis pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, mempunyai resiko tinggi, serta memerlukan teknologi tinggi dan biaya yang besar. [11] Ketentuan semacam ini tidak diatur dalam PP 29/2000.

Amandemen Kedua ini berlaku sejak tanggal 9 November 2015. MS

[1] Sebelumnya, PP 29/2000 telah diubah dengan PP No. 59 tahun 2010 (“ Amandemen Pertama ”), lihat ILB No. XXXX. Untuk pembahasan lebih terperinci mengenai jasa konstruksi, lihat ILD No. 362.

[2] Lihat Penjelasan Umum Amandemen Kedua.

[3] Pasal 1.2 Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“ UU Konstruksi ”).

[4] Pasal 4 (1) UU Konstruksi juncto Pasal 3 (1) PP 29/2000.

[5] Pasal 3 (1), PP 29/2000.

[6] Pasal 1.1, Amandemen Pertama.

[7] Pasal 1.2, Amandemen Pertama.

[8] Pasal 1.3, Amandemen Pertama.

[9] Pasal 1.4, Amandemen Pertama.

[10] Pasal 8 (2a) junctis Pasal 12 (2a) dan Pasal 12 (2b), Amandemen Kedua.

[11] Pasal 13A Amandemen Kedua dalam kaitannya dengan Pasal 13 Amandemen Pertama.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

{"news-date":"2015-12-02 17:29:07","news-title":"Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","news-content":"	Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (&ldquo;PP&rdquo;) No. 79 tahun 2015 (&ldquo;Amandemen Kedua&rdquo;) untuk mengubah PP No. 29 tahun 2000tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (&ldquo;PP 29/2000&rdquo;).[1]

"}

<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt565ec7f36a7dd/penyelenggaraan-jasa-konstruksi">ILB: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</a>

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Usaha

Properti & Perumahan

Jasa Konstruksi & Usaha Properti

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015

New Category

Business Sector

Property & Housing

Construction Services & Property Business

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com