Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2016

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 54 tahun 2016 (“ Amandemen Ketiga ”) untuk Mengubah Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (“ Peraturan 29/2000 ”). [1]

Secara pokok, Amandemen Ketiga bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. [2] Berdasarkan tujuan tersebut, Amandemen Ketiga mengubah ketentuan-ketentuan mengenai:

1.

Penunjukan langsung Badan Usaha Milik Daerah (“ BUMD ”) oleh pemerintah sebagai pelaksana proyek dimaksud; dan

2.

Penunjukan langsung pihak ketiga oleh BUMD untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Penunjukan Langsung BUMD

Menurut ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“ UU Jasa Konstruksi ”), jasa konstruksi merupakan jasa konsultansi perencanaan, pelaksanaan, dan konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Ada tiga macam pihak yang dapat menawarkan jasa-jasa tersebut (secara bersama-sama disebut sebagai “ Penyedia Jasa ”), yaitu: perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. [3]

Penunjukan Penyedia Jasa tersebut dilakukan dengan empat cara berikut: [4]

1.

Penunjukan Penyedia Jasa tersebut dilakukan dengan empat cara berikut: [5]

2.

Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah penyedia jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan media cetak; [6]

3.

Pemilihan langsung merupakan penunjukan Penyedia Jasa yang dilakukan melalui negosiasi langsung dengan sekurang-kurangnya tiga penawar untuk memperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; [7]

4.

Penunjukan langsung merupakan penunjukan Penyedia Jasa yang dilakukan melalui negosiasi langsung dengan satu Penyedia Jasa saja untuk memperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. [8]

Terkait dengan cara penunjukan langsung, Amandemen Ketiga kini mengizinkan pemerintah daerah untuk menunjuk BUMD sebagai Penyedia Jasa (sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan/atau pengawas konstruksi) dalam proyek-proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional sendiri merupakan proyek yang memenuhi sejumlah kriteria berikut: [9]

1.

Dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha;

2.

Memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah; dan

3.

Telah ditetapkan dengan peraturan presiden.

Cara penunjukan langsung yang dijabarkan di atas sebelumnya tidak diatur dalam Amandemen Kedua Peraturan 29/2000.

Penunjukan Pihak Ketiga oleh BUMD yang Ditunjuk

BUMD penerima penunjukan langsung berhak untuk bekerja sama ( sub-contract) dengan anak perusahaannya atau pihak-pihak berikut: [10]

1.

BUMD lain atau anak perusahaannya; dan/atau

2.

Badan Usaha Milik Negara (“ BUMN ”) dan/atau anak perusahaannya.

Patut dicatat juga bahwa penunjukan langsung tersebut di atas dapat dilakukan dengan syarat: [11]

1.

Peserta penunjukan langsung merupakan badan usaha atau usaha orang perseorangan yang sudah diregistrasi pada lembaga jasa konstruksi; [12]

2.

Tenaga ahli dan/atau terampil yang dipekerjakan harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut di atas; dan

3.

Perusahaan penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau lisensi.

Dalam konteks ini, Amandemen Ketiga kini juga membebaskan BUMD penerima penunjukan langsung dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program strategis nasional dari kewajiban memenuhi persyaratan yang tercantum dalam angka (3) di atas. Sebelumnya, pengeculian ini hanya berlaku untuk BUMN penerima penunjukan langsung dari pemerintah pusat. [13]

Penunjukan Langsung Dalam Rangka Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Terkait dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi, Amandemen Ketiga kini mengizinkan BUMD penerima penunjukan langsung dari pemerintah daerah untuk melakukan penunjukan langsung anak perusahaannya, BUMD lain dan anak perusahaannya, serta BUMN dan/atau anak perusahaannya. Sebelumnya, penunjukan langsung dimaksud hanya dapat dilakukan oleh BUMN terhadap anak perusahaannya, maupun BUMN lain dan anak perusahaannya. [14]

Sebagai informasi tambahan, pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan memiliki biaya besar. [15]

Amandemen Ketiga ini berlaku sejak tanggal 22 November 2016. AP2

[1] Sebelum terbitnya Amandemen Ketiga, Peraturan 29/2000 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 (“ Amandememn Pertama”) dan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2015 (“ Amandemen Kedua ”). Untuk informasi lebih lanjut tentang kedua peraturan di atas, lihat ILB No. 1484 dan No. 2744.

[2] Konsiderans, Huruf (a), Amademen Ketiga.

[3] Pasal 4 (1) UU Jasa Konstruksi dan Pasal 3 (1) Peraturan 29/2000.

[4] Pasal 3 (1), Peraturan 29/2000.

[5] Pasal 3 (1), Peraturan 29/2000.

[6] Pasal 1 (2), Amandemen Pertama.

[7] Pasal 1 (3), Amandemen Pertama.

[8] Pasal 1 (4), Amandemen Pertama.

[9] Pasal 8 (1) Sub-ayat (a.7), Pasal 12 (1) Sub-ayat (a.7) beserta penjelasan masing-masing, Amandemen Ketiga.

[10] Pasal 8 (2b), Pasal 12 (2c) dan penjelasannya, Amandemen Ketiga.

[11] Pasal 12 (2), Amandemen Ketiga.

[12] Pasal 1 (5) Peraturan 29/2000 dan Pasal 31 dan 32 UU Jasa Konstruksi.

[13] Bandingkan ketentuan Pasal 12 (2a) Amandemen Ketiga dengan ketentuan Pasal 12 (2a) Amandemen Kedua.

[14] Bandingkan ketentuan Pasal 13A Amandemen Ketiga dengan ketentuan Pasal 13A Amandemen Kedua.

[15] Pasal 13 (2), Peraturan 29/2000.

Perubahan Ketiga Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

{"news-date":"2016-12-06 17:17:31","news-title":"Perubahan Ketiga Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","news-content":"	Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 54 tahun 2016&nbsp;(&ldquo;Amandemen Ketiga&rdquo;) untuk Mengubah Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000&nbsp;tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (&ldquo;Peraturan 29/2000&rdquo;).[1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;

"}

<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt5846903bbd0dd/perubahan-ketiga-ketentuan-penyelenggaraan-jasa-konstruksi">ILB: Perubahan Ketiga Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</a>

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Usaha

Properti & Perumahan

Jasa Konstruksi & Usaha Properti

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016

New Category

Business Sector

Property & Housing

Construction Services & Property Business

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com