Undang-Undang No.20 Tahun 2016

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) pada tanggal 27 Oktober 2016. [1]

Secara pokok, UU Merek bertujuan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, untuk melindungi konsumen maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus memfasilitasi sektor industri, perdagangan dan  investasi melalui pengubahan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek(“ Peraturan 2001 ”). [2]

UU Merek menetapkan sejumlah ketentuan terbaru yang merupakan bagian dari kerangka indikasi geografis dan merek Indonesia. Kerangka ini terdiri dari 109 pasal. Mengingat luasnya cakupan kerangka ini, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahasannya pada persoalan-persoalan berikut:

a.
Ruang Lingkup RUU;

b.
Pendaftaran Merek; dan

c.
Pendaftaran Indikasi Geografis.

UU Merek ditujukan untuk perorangan maupun badan yang bergerak di bidang usaha merek dan merek yang berkaitan dengan indikasi geografis.

Ruang Lingkup RUU

UU Merek mencakup dua bidang utama: merek dan indikasi geografis. Sebelumnya, Peraturan 2001 hanya fokus untuk mengatur persoalan merek dan hanya memuat sedikit ketentuan mengenai indikasi geografis. [3] Persoalan indikasi geografis sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 [4] tentang Indikasi Geografis (“Peraturan 51/2007”).

Merek

UU Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Definisi baru ini meliputi sejumlah unsur merek nontradisional yang tidak diatur dalam Peraturan 2001, khususnya: logo tiga dimensi, suara, dan hologram. [5]

Indikasi Geografis

Menurut UU Merek, indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. [6]

Selain ditetapkannya definisi resmi tersebut, UU Merek juga menetapkan ketentuan yang lebih rinci mengenai indikasi geografis dibandingkan Peraturan 2001 yang telah ketinggalan jaman. UU Merek memuat 18 Pasal mengenai indikasi geografis yang menggantikan ketentuan serupa dalam Peraturan 2001 dan Peraturan 51/2007. Pengubahan yang termuat dalam Bab VIII sampai Bab XI UU Merek secara pokok mengatur tentang:

a.
Pendaftaran indikasi geografis (antara lain indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, pemeriksaan substantif, jangka waktu perlindungan dan penghapusan); [7]

b.
Pelanggaran dan gugatan atas indikasi geografis; [8] dan

c.
Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. [9]

Pendaftaran Merek

Suatu merek hanya dapat dimanfaatkan dan dilindungi jika telah didaftarkan. Setelah terdaftar, pemohon dinyatakan telah mendapatkan hak atas merek. [10]

Setiap pihak (atau kuasanya) yang ingin mendapatkan hak atas merek wajib mengajukan permohonan (dalam Bahasa Indonesia) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Menteri ”), baik secara elektronik atau nonelektronik. Permohonan tersebut harus mencantumkan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 4 (2) RUU, antara lain: identitas pemohon (termasuk nama, kewarganegaraan, dan alamat) dan kelas barang yang didaftarkan. [11] Permohonan kemudian diproses  berdasarkan tahapan berikut: penyampaian, pemeriksaan adminitratif, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan pendaftaran. [12]

Sebelumnya, pendaftaran merek hanya dapat disampaikan secara nonelektronik kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“ Direktorat Jenderal ”) dan tidak perlu mencantumkan informasi tentang kelas barang yang dimohonkan. [13]

Terkait dengan prosedur yang harus ditempuh, Peraturan 2001 menetapkan tahapan sebagai berikut: penyampaian, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pengumuman, pemeriksaan kembali, dan pendaftaran. [14] UU Merek meniadakan tahap pemeriksaan kembali, dan melaksanakan tahap pengumuman tepat setelah tahap pemeriksaan administratif, sedangkan keberatan dan sanggahan yang diajukan selama jangka waktu pengumuman akan diproses dalam tahap pemeriksaan substantif. [15]

Pendaftaran Indikasi Geografis

Seperti halnya merek, hak eksklusif atas indikasi geografis hanya bisa didapatkan setelah didaftarkan pada Menteri. Namun, pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak berikut: [16]

a.
Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri; atau

b.
Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Sebelumnya, Peraturan 2001 mengizinkan kelompok konsumen barang yang merupakan hasil indikasi geografis untuk menjadi pemohon. [17]

Terkait tahapan proses yang harus ditempuh, RUU  dan Peraturan 2001 sama-sama menetapkan bahwa tahapan pendaftaran indikasi geografis serupa dengan prosedur pendaftaran merek. [18] Akan tetapi, UU Merek juga mencantumkan kriteria yang baru, yaitu: “Permohonan yang tidak dapat didaftarkan”. Penambahan kriteria ini berbeda dengan Peraturan 2001 yang hanya menetapkan ketentuan tentang: “Permohonan yang ditolak”. [19]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 12 of tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Merek harus ditandatangani oleh Presiden agar dapat menjadi undang-undang dan mendapatkan nomor resmi. UU Merek sedang menunggu tanda tangan Presiden, namun akan berlaku secara otomatis apabila tidak ditandatangani Presiden dalam waktu 30 hari setelah disahkan oleh DPR. AP

[1] Lihat: “ RUU Merek dan Indikasi Geografis Disetujui Jadi UU, Ini Penjelasan DPR ”.

[2] Konsiderans, Huruf (a) dan (b), RUU.

[3] Pasal 2 (1), RUU dan Pasal 2, Peraturan 2001

[4] Untuk informasi lebih lanjut tentang Peraturan 51/2007, lihat ILB No. 675.

[5] Pasal 1 (1) dan penjelasan umum RUU, Pasal 1 (1) Peraturan 2001.

[6] Pasal 1 (6), RUU.

[7] Pasal 56, 58, dan 61, RUU.

[8] Pasal 66 dan 67, RUU.

[9] Pasal 70 dan 71, RUU

[10] Pasal 3, RUU.

[11] Pasal 4 (1) dan (2), RUU.

[12] Pasal 11, 14, 16 dan 23, RUU.

[13] Pasal 7 (1) Peraturan 2001

[14] Pasal 13, 18, 21, 24, 26 dan 27, Peraturan 2001.

[15] Bandingkan: Pasal 14, 16 dan 23 RUU dengan Pasal 18, 21, 24 dan 26 Peraturan 2001.

[16] Pasal 53 (1) dan (3), RUU.

[17] Pasal 56 (2c), Peraturan 2001.

[18] Lihat: Pasal 53 (4), 57 (2) dan 58 (2) RUU dan Pasal 56 (3) dan (6) Peraturan 2001.

[19] Bandingkan: Pasal 56 RUU dengan Pasal 56 (4) Peraturan 2001.

DPR Sahkan RUU Merk dan Indikasi Geografis

Bill on Trademarks and Geographical Indications

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt581731f931d60/dpr-sahkan-ruu-merk-dan-indikasi-geografis">ILB: DPR Sahkan RUU Merk dan Indikasi Geografis</a><br />
<br />
<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt581c6056e1c35/bill-on-trademarks-and-geographical-indications">ILD: Bill on Trademarks and Geographical Indications</a></p>


Konsolidasi Undang-Undang No.20 Tahun 2016

Law No.20 of 2016

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Hukum

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Merek

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Law Number 20 of 2016

New Category

Legal Sector

Intellectual Property Rights

Brand

CIPTA KERJA

JOB CREATION

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 of 2022

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Law Number 11 of 2020

MEREK

MARKS

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Law Number 15 of 2001

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com