Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara ( “BUMN”) Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan mekanisme kerja, serta penyempurnaan proses penatausahaan BUMN melalui pembentukan perusahaan induk BUMN. [1]

Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 (“ Peraturan 72/2016 ”) untuk mengubah sejumlah ketentuan mengenai penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas (“ PT ”), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (“ Peraturan 44/2005 ”). [2]

Sumber Kekayaan Negara untuk Penyertaan Modal Negara

Peraturan 72/2016 menetapkan tiga sumber utama kekayaan negara yang dapat digunakan untuk penyertaan modal secara langsung dalam BUMN atau PT, yaitu: [3]

1.

Anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi: (a) Dana segar; (b) Barang milik negara; (c) Piutang negara pada BUMN atau PT; (d) Saham milik negara pada BUMN atau PT (“ Saham Milik Negara ”); dan/atau (e) Aset negara lainnya;

2.

Kapitalisasi cadangan; dan/atau

3.

Sumber lainnya seperti keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham.

Peraturan 72/2016 kemudian menetapkan bahwa seluruh jenis kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau PT bertransformasi menjadi saham/modal negara sekaligus kekayaan BUMN atau PT tersebut. [4] Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan 44/2005.

Di samping itu, Peraturan 44/2005 juga menetapkan beberapa jenis kekayaan yang berbeda dalam kategori anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijabarkan di atas, yaitu: dana segar, proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, piutang negara pada BUMN atau PT, dan aset-aset negara lainnya. Peraturan 72/2016 tidak lagi mencantumkan proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai sumber kekayaan negara untuk penyertaan modal negara, namun menambahkan dua jenis sumber yang baru berikut ini: barang milik negara dan Saham Milik Negara. [5]

Sistem Induk BUMN

Peraturan 72/2016 kini membolehkan pemerintah pusat untuk mengalihkan Saham Milik Negara pada BUMN atau PT kepada BUMN atau PT lain tanpa melalui mekanisme penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sebab kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal negara pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. [6]

Dalam hal sebagian besar Saham Milik Negara pada suatu BUMN dialihkan kepada BUMN lain, maka BUMN lain tersebut menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus perusahaan induk dari BUMN sebelumnya, yang lazim dikenal sebagai sistem induk. Akan tetapi, sistem induk tersebut wajib tetap mempertahankan saham dengan hak istimewa yang dimiliki negara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUMN yang menjadi anak perusahaan, dan antara lain meliputi hak untuk menyetujui hal-hal berikut: [7]

1.

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris;

2.

Pengubahan anggaran dasar;

3.

Pengubahan struktur kepemilikan saham;

4.

Penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Di samping itu, Peraturan 72/2016 juga menetapkan bahwa anak perusahaan wajib diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal berikut: [8]

1.

Mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau

2.

Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau pemerintah, termasuk dalam pengelilaan sumber daya alam dengan perlakukan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Dalam situasi demikian, perlakuan yang sama antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh Hak Pengelolaan dan kegiatan perluasan lahan, dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN.

Pengurangan Penyertaan Modal Negara

Penyertaan modal negara pada BUMN atau PT dapat dikurangi dalam rangka: [9]

1.

Penjualan Saham Milik Negara pada BUMN berbentuk Persero dan PT lainnya;

2.

Pengalihan aset BUMN untuk penyertaan modal negara pada BUMN lain atau PT, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;

3.

Pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN yang mandiri; dan/atau

4.

Restrukturisasi perusahaan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan badan usaha melalui cara-cara tertentu antara lain: (a) Kuasi reorganisasi; (b) Pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi); dan (c) Pergeseran atau pengalihan Saham Milik Negara kepada BUMN dan/atau PT lainnya dalam rangka pembentukan sistem induk.

Sebelumnya, Peraturan 44/2005 tidak mengatur tentang pengalihan Saham Milik Negara kepada BUMN dan atau PT lainnya sebagai salah satu cara melakukan restrukturisasi perusahaan. [10]

Penatausahaan Penyertaan Modal Negara

Peraturan 72/2016 menetapkan bahwa penatausahaan penyertaan modal negara tidak hanya sekedar pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan negara, tetapi kini meliputi serangkaian kegiatan pengadministrasian yang berkaitan dengan penyertaan tersebut. [11] Dalam rangka melakukan penatausahaan, Menteri Keuangan menggunakan nilai penyertaan berdasarkan dokumen berupa peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, atau keputusan rapat umum pemegang saham serta dokumen terkait lainnya. [12]

Peraturan 72/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2016. RP

[1] Konsiderans dan Penjelasan Umum, Peraturan 72/2016.

[2] Idem.

[3] Pasal 2 dan penjelasannya, Peraturan 72/2016.

[4] Pasal 2A (3-4) dan penjelasannya, Peraturan 72/2016.

[5] Bandingkan: Pasal 2 (2) Peraturan 44/2005 dengan Pasal 2 (2) Peraturan 72/2016.

[6] Pasal 2A (1) dan penjelasannya, Peraturan 72/2016.

[7] Pasal 2A (2) dan (6) beserta penjelasannya, Peraturan 72/2016.

[8] Pasal 2A (7) dan penjelasannya, Peraturan 72/2016.

[9] Pasal 9 dan Penjelasannya, Peraturan 72/2016.

[10] Bandingkan: penjelasan Pasal 9 Peraturan 44/2005 dengan penjelasan Pasal 9 Peraturan 72/2016.

[11] Bandingkan: Pasal 1 (8) Peraturan 44/2005 dengan Pasal 1 (8) Peraturan 72/2016.

[12] Penjelasan Pasal 26, Peraturan 72/2016.

Pemerintah Mengubah Ketentuan Mengenai Penyertaan Modal Negara untuk Menciptakan Sistem Induk BUMN

{"news-date":"2017-02-01 12:34:36","news-title":"Pemerintah Mengubah Ketentuan Mengenai Penyertaan Modal Negara untuk Menciptakan Sistem Induk BUMN","news-content":"	Dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (&ldquo;BUMN&rdquo;) Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan mekanisme kerja, serta penyempurnaan proses penatausahaan BUMN melalui pembentukan perusahaan induk BUMN.[1]

"}

<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt5891736c43c80/pemerintah-mengubah-ketentuan-mengenai-penyertaan-modal-negara-untuk-menciptakan-sistem-induk-bumn">ILB: Pemerintah Mengubah Ketentuan Mengenai Penyertaan Modal Negara untuk Menciptakan Sistem Induk BUMN</a>

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Organisasi Badan Hukum/BUMN & BUMD

Pendirian, Pembubaran & Modal

Penyertaan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016

New Category

Legal Sector

Legal Entity/BUMN & BUMD Organizations

Establishment, Dissolution & Capital

Inclusion

TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com