Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017

Sebagai salah satu anggota dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, [1] Indonesia diwajibkan untuk memenuhi regulasi domestik paling lambat tanggal 30 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan komitmen terhadap pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis ( automatic exchanges of financial account information – “AEoI”) untuk kepentingan pajak. Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (“ Perppu 1/2017 ”). [2]

Secara pokok, Perppu 1/2017 menetapkan kerangka hukum mengenai penerapan komitmen yang telah dikemukakan di atas, sehingga mengatur tentang hal-hal berikut:

1.

Pembukaan akses terhadap informasi keuangan untuk kepentingan pajak;

2.

Kewajiban melaporkan informasi keuangan;

3.

Proses identifikasi;

4.

Penyampaian laporan;

5.

Hak kekebalan; dan

6.

Sanksi pidana.

Pembukaan Akses Terhadap Informasi Keuangan untuk Kepentingan Pajak

Dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, undang-undang dan perjanjian yang berlaku, Perppu 1/2017 mewajibkan akses terhadap informasi keuangan untuk dibuka. [3] Dalam konteks ini, Direktur Jenderal Pajak (“ Direktur Jenderal ”) telah mendapat kewenangan untuk mengakses informasi keuangan yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan (“ LJK ”) dan/atau entitas terkait lain yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, serta informasi yang dimiliki oleh pasar modal dan oleh anggota sektor asuransi yang memenuhi kriteria sebagai lembaga keuangan (“ Entitas Lainnya ”). [4]

Perppu 1/2017 lebih lanjut menetapkan bahwa LJK atau Entitas Lainnya tersebut tidak lagi terikat oleh kewajiban merahasiakan informasi semacam itu (kewajiban merahasiakan) dan Perppu 1/2017 mencabut ketentuan-ketentuan terkait yang sebelumnya diatur dalam sejumlah kerangka kerja, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut: [5]

Sektor

Ketentuan yang Dicabut

Perpajakan

Pasal 35 (2) dan 35A Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009

Perbankan

Pasal 40 dan 41 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998

Perbankan Syariah

Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal Modal

Pasal 47 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 17, 27 dan 55 Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kewajiban Melaporkan Informasi Keuangan

Sehubungan dengan pembukaan akses yang telah dikemukakan di atas, LJK dan/atau Entitas Lainnya kini wajib menyampaikan dokumen-dokumen berikut kepada Direktur Jenderal:

1.

Laporan yang berisi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan (contoh: common reporting standards – “ CRS ”) untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan (“ Laporan CRS ”); dan

2.

Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (“ Laporan Pajak ”).

Laporan-laporan tersebut paling sedikit memuat: [6]

1.

Identitas pemegang rekening keuangan;

2.

Nomor rekening keuangan;

3.

Identitas LJK atau Entitas Lain;

4.

Saldo atau nilai rekening keuangan; dan

5.

Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Selain laporan-laporan tersebut di atas, Direktur Jenderal juga dapat meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan lain dari LJK dan/atau Entitas Lain untuk digunakan sebagai basis data perpajakan yang berada di bawah pengawasan Direktur Jenderal Pajak. [7]

Di samping itu, berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Menteri Keuangan (“ Menteri ”) dapat melakukan pertukaran informasi yang tercantum dalam laporan-laporan di atas, termasuk juga informasi, bukti dan/atau keterangan lain yang diberikan oleh LJK dan/atau Entitas Lain, dengan otoritas yang berwenang di negara lain. [8]

Patut dicatat bahwa Perppu 1/2017 tidak menjelaskan pihak mana yang informasi keuangannya dijadikan sasaran. Sebelum terbitnya Perppu 1/2017, pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan pajak difokuskan kepada nasabah asing, yang pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

1.

Peraturan Menteri No. 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional; [9] dan

2.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“ OJK ”) No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra beserta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2017 [10] sebagai peraturan pelaksananya.

Proses Identifikasi

Sebelum menyampaikan laporan-laporan tersebut di atas, LJK dan Entitas Lainnya wajib menempuh sejumlah proses terlebih dulu sesuai dengan ketentuan CRS. Proses ini terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: [11]

1.

Verifikasi yang dilakukan untuk:

a.

Menentukan negara domisili pemegang rekening keuangan, apakah berupa perorangan atay badan usaha;

b.

Menentukan rekening keuangan dan pemegangnya yang diklasifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan pemegangnya yang wajib dilaporkan; dan

c.

Menentukan bahwa pengendali entitas pemegang rekening keuangan merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan;

2.

Melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi.

Di samping itu, LJK dan/atau Entitas Lain dilarang untuk melayani kegiatan-kegiatan tertentu untuk nasabah yang menolak untuk mematuhi proses identifikasi, sebagai berikut: [12]

1.

Pembukaan rekening keuangan baru (bagi nasabah baru); atau

2.

Transaksi baru terkait rekening keuangan masing-masing (bagi nasabah lama).

Sebagai tambahan, LJK dan/atau Entitas Lain juga wajib menerjemahkan dokumen terkait kewajiban akses informasi keuangan dan dokumen yang diselenggarakan dalam bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, jika diminta oleh Direktur Jenderal. [13]

Penyampaian Laporan CRS dan Laporan Perpajakan

Laporan CRS dan/atau Laporan Perpajakan dapat disampaikan melalui mekanisme berikut ini:

Berdasarkan pertimbangan Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri juga dapat menentukan mekanisme lain untuk menyampaikan Laporan CRS atau Laporan Perpajakan yang dijabarkan di atas. [14]

Hak Kekebalan

Pimpinan dan pegawai Kementerian Keuangan, OJK, LJK dan/atau Entitas Lainnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna memenuhi kewajiban sehubungan dengan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. [15]

Sanksi Pidana

Perppu 1/2017 mentapkan sejumlah sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan pertukaran informasi keuangan, sebagai berikut: [16]

Subyek

Tindak Ketidakpatuhan

Sanksi Pidana

Pimpinan dan/atau pegawai LJK dan/atau Entitas Lainnya

Tidak:

1.

Menyampaikan Laporan CRS dan Laporan Perpajakan;

2.

Melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau

3.

Memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dipersyaratkan.

1.

Pidana kurungan paling lama satu tahun; atau

2.

Denda paling banyak Rp 1 miliar.

LJK dan/atau Entitas Lainnya

Denda paling banyak Rp 1 miliar.

Semua pihak

Membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam Laporan CSR dan Laporan Perpajakan Reports.

1.

Pidana kurungan paling lama satu tahun; atau

2.

Denda paling banyak Rp 1 miliar.

Perppu 1/2017 berlaku sejak tanggal 8 Mei 2017. RP

[1] Lihat: “ Regulasi yang Harus Dipersiapkan Jelang Implementasi Automatic Exchange of Information ”

[2] Bagian “Menimbang”, Huruf (c) dan (d), Perpu 1/2017.

[3] Pasal 1, Perppu 1/2017.

[4] Pasal 2 (1) dan penjelasannya, Perpu 1/2017.

[5] Pasal 2 (8) dan 8, Perppu 1/2017.

[6] Pasal 2 (2) dan (3), Perppu 1/2017.

[7] Pasal 4, Perppu 1/2017.

[8] Pasal 5, Perppu 1/2017.

[9] Untuk informasi lebih lanjut terkait peraturan ini, lihat ILB No. 3099.

[10] Untuk informasi lebih lanjut terkait peraturan ini, lihat ILB No. 3123.

[11] Pasal 2 (5), Perppu 1/2017.

[12] Pasal 2 (6), Perppu 1/2017.

[13] Pasal 2 (7), Perppu 1/2017.

[14] Pasal 3 (2), Perppu 1/2017.

[15] Pasal 6, Perppu 1/2017.

[16] Pasal 7, Perppu 1/2017.

Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

{"news-date":"2017-05-18 13:31:15","news-title":"Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan","news-content":"	Sebagai salah satu anggota dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes,[1] Indonesia diwajibkan untuk memenuhi regulasi domestik paling lambat tanggal 30 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan komitmen terhadap pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis (automatic exchanges of financial account information &ndash; &ldquo;AEoI&rdquo;) untuk kepentingan pajak. Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2017&nbsp;tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (&ldquo;Perppu 1/2017&rdquo;).[2]

"}

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt591d3fb2ec62d/keterbukaan-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan">ILB: Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan</a></p>


Government Regulation In Lieu of Law No.1 of 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Pusat Data

Bidang Hukum

Pajak & PNBP

Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan

Data, Informasi & Dokumen Perpajakan

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR TAX PURPOSES

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

Government Regulation In Lieu of Law Number 1 of 2017

New Category

Legal Sector

Tax & PNBP

General Provisions & Tax Procedures

Taxation Data, Information & Documents

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

PERBANKAN SYARIAH

SHARIA BANKING

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Law Number 21 of 2008

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

PASAR MODAL

CAPITAL MARKET

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Law Number 8 of 1995

PERBANKAN

BANKING

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Law Number 7 of 1992

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com