Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2017

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan No. 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ( “Peraturan 29/2017”). Peraturan baru ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 40 (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mewajibkan pemerintah untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai metode pembayaran dan penyerahan barang ekspor dan impor. [1]

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 29/2017 khususnya membahas persoalan-persoalan berikut:

1.

Metode pembayaran;

2.

Metode penyerahan;

3.

Sanksi administratif; dan

4.

Keberlakuan peraturan-peraturan terdahulu.

Sebelumnya, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1985 (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”).

Metode Pembayaran

Peraturan 29/2017 saat ini membedakan metode pembayaran untuk seluruh barang impor dan ekspor. Dengan demikian, perbandingan ketentuan terkait metode pembayaran dalam Peraturan 29/2017 dengan Peraturan Terdahulu adalah sebagai berikut:

Jenis Barang

Metode Pembayaran

Peraturan 29/2017

Peraturan Terdahulu

Barang ekspor

Barang ekspor dapat dibayar menggunakan cara-cara berikut: [2]

1.

Pembayaran tunai;

2.

Letter of credit (“L/C”); atau

3.

Cara pembayaran dalam bentuk lainnya (contoh: advance payment, open account, collection dan consignment).

Patut dicatat bahwa barang ekspor jenis tertentu (“Barang Ekspor Tertentu”) [3] hanya dapat dibayar menggunakan metode L/C. [4] Sementara itu, pembayaran barang ekspor alat pertahanan dan keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [5]

Barang ekspor dan impor dapat dibayar menggunakan cara tunai atau dengan kredit melalui metode-metode berikut: [6]

1.

Advance payment (pembayaran di muka);

2.

L/C;

3.

Wesel inkaso ( collection draft) dengan kondisi Document against Payment (D/P) dan Document against Acceptance (D/A);

4.

Penghitungan kemudian ( open account);

5.

Konsinyasi ( consignment);

6.

Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Barang impor

Barang impor dapat dibayar menggunakan cara-cara berikut: [7]

1.

Imbal dagang (contoh: barter, imbal beli, buyback dan offset); atau

2.

Cara pembayaran dalam bentuk lainnya (contoh: L/C, advance payment, open account, collection dan consignment).

Barang impor jenis tertentu (“Barang Impor Tertentu”) [8] hanya dapat dibayar menggunakan metode imbal dagang. [9] Selain itu, sama halnya seperti ekspor, pembayaran barang impor alat pertahanan dan keamanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [10]

Sebagai perbandingan, Peraturan Terdahulu tidak membedakan antara cara pembayaran barang ekspor dengan barang impor.

Metode Penyerahan

Peraturan 29/2017 menetapkan bahwa penyerahan barang ekspor maupun impor harus dilakukan menggunakan metode-metode yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Jenis Barang

Metode Penyerahan

Keterangan Tambahan

Barang ekspor

Penyerahan barang ekspor maupun impor dapat menggunakan salah satu metode berikut: [11]

1.

Free on Board ( “FOB”);

2.

Cost and Freight (CFR);

3.

Cost, Insurance and Freight ( “CIF”); atau

4.

Cara penyerahan barang dalam bentuk lainnya [contoh: Ex Works (EXW), Free Carrier (FCA), Free Alongside Ship (FAS) dan sebagainya].

Patut dicatat bahwa Barang Ekspor Tertentu wajib diserahkan menggunakan metode CIF. [12]

Barang impor

Patut dicatat bahwa Barang Impor Tertentu wajib diserahkan menggunakan metode FOB. [13]

Permasalahan ini sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Terdahulu.

Sanksi Administratif

Importir atau eksportir yang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban berikut dikenai sanksi administratif: [14]

1.

Kewajiban menggunakan metode L/C untuk pembayaran Barang Ekspor Tertentu;

2.

Kewajiban menggunakan metode imbal dagang untuk pembayaran Barang Impor Tertentu;

3.

Kewajiban menggunakan metode CIF untuk penyerahan Barang Ekspor Tertentu; dan

4.

Kewajiban menggunakan metode FOB untuk penyerahan Barang Impor Tertentu.

Bentuk sanksi administratif sebagaimana dikemukakan di atas yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran adalah sebagai berikut: [15]

1.

Peringatan tertulis;

2.

Penghentian kegiatan;

3.

Denda administratif;

4.

Pembekuan perizinan; dan/atau

5.

Pencabutan perizinan.

Peraturan Terdahulu tidak memuat ketentuan mengenai sanksi administratif, sebagaimana kini diatur dalam Peraturan 29/2017.

Keberlakuan Peraturan Terdahulu

Pada saat Peraturan 29/2017 mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Terdahulu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 29/2017. [16]

Peraturan 29/2017 berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sekaligus mencabut dan menggantikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Terdahulu. MS

[1] Bagian “Menimbang”, Peraturan 29/2017. Untuk informasi lebih lanjut tentang Undang-Undang No. 7 tahun 2017, lihat ILB No. 2342 dan ILD No. 347.

[2] Pasal 3 dan penjelasannya, Peraturan 29/2017.

[3] Yang dimaksud dengan “Barang ekspor jenis tertentu” dapat berupa barang strategis dan barang penting yang dibatasi ekspor atau bebas diekspor. Lihat penjelasan Pasal 4 (1), Peraturan 29/2017.

[4] Pasal 4 (1), Peraturan 29/2017.

[5] Pasal 4 (2), Peraturan 29/2017.

[6] Pasal 3 (1) dan penjelasannya, Peraturan Terdahulu.

[7] Pasal 5 dan penjelasannya, Peraturan 29/2017.

[8] Yang dimaksud dengan “Barang Impor Jenis Tertentu” dapat berupa barang kebutuhan pokok, barang strategis, dan barang penting yang dibatasi impor atau bebas diimpor. Lihat penjelasan Pasal 6 (1), Peraturan 29/2017.

[9] Pasal 6 (1), Peraturan 29/2017.

[10] Pasal 6 (3), Peraturan 29/2017.

[11] Untuk daftar lengkapnya, lihat Pasal 7 dan 9 beserta penjelasannya, Peraturan 29/2017.

[12] Pasal 8 (1), Peraturan 29/2017.

[13] Pasal 10 (1), Peraturan 29/2017.

[14] Pasal 12 (1), Peraturan 29/2017.

[15] Pasal 12 (2), Peraturan 29/2017.

[16] Pasal 14, Peraturan 29/2017.

Pemerintah Atur Ulang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Ekspor dan Impor

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt599e4425954ee/pemerintah-atur-ulang-cara-pembayaran-dan-penyerahan-barang-ekspor-dan-impor">ILB: Pemerintah Atur Ulang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Ekspor dan Impor</a></p>


Government Regulation No.29 of 2017

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Usaha

Perdagangan Internasional

Kepabeanan

Pengawasan & Pelayanan Kepabeanan

CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

METHODS OF PAYMENT FOR GOODS AND METHODS OF HANDOVER FOR GOODS DURING IMPORT AND EXPORT ACTIVITIES

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017

Government Regulation Number 29 of 2017

New Category

Business Sector

International Trade

Customs

Customs Supervision & Services

PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU LINTAS DEVISA

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com