Inilah Hasil Penelitian tentang Bantuan Hukum di Daerah
Landasan hukum dan pola pendanaan beragam. Acapkali dibuat untuk memenuhi janji politik.
Dana Bankum Diprioritaskan untuk Kasus Pidana
Ada 310 organisasi bantuan hukum berhak mengaksesnya.
Pemerintah Sediakan Rp40,8 Miliar Dana Bantuan Hukum
Tidak semua lembaga pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan.
Dana Bankum Bisa Dipakai untuk Gugat Pemerintah
Ketidakadilan bisa terjadi karena kebijakan pemerintah.
LBH Tak Berbadan Hukum Boleh Ikut Verifikasi
Inilah momentum bagi masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum yang didanai negara.














