Pemerintah Bakal Verifikasi Status Kewarganegaraan 8 WNI yang Direkrut Militer Rusia
Berkaca pada pengalaman sebelumnya Pemerintah akan mengedepankan prinsip kehati-hatian atas informas...
Penegakan Hukum Dibayangi Militer, YLBHI dan Amnesty Ingatkan Ancaman Bagi Supremasi Sipil
Setiap bentuk keterlibatan militer dalam penyidikan perkara pidana sipil berpotensi menjadi intimida...
Menelisik 6 Kejanggalan Persidangan Kedua Kasus Andrie Yunus
Keempat pelaku lapangan penyiraman air keras kepada Andrie Yunus belum dikenakan sanksi pemecatan. P...
Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Militer Dipersoalkan, Koalisi Sipil Ajukan Penolakan
Pasal yang didakwakan oditur militer kepada 4 terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunu...
Heboh TNI di Ruang Sidang Tipikor, Legislator: Mengganggu Kenyamanan Pencari Keadilan
Penempatan militer di ruang sidang pengadilan sipil melanggar protokol persidangan. Dalam filsafat h...
Kontroversi Peran Militer di Sektor Sipil, Pakar Soroti Potensi Krisis Hukum dan Politik
Risiko terbesar terdapat di negara yang reformasi militernya tidak tuntas.
PBB Desak Pemerintah Indonesia Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM dalam Aksi Demonstrasi
Aparat penegak hukum, termasuk militer pun didesak untuk mematuhi hukum, maupun prinsip dasar penggu...
Panglima Agus Subiyanto: UU TNI Sebagai Payung Hukum Sudah Tidak Relevan
UU TNI perlu disesuaikan untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan norma dasa...














