Ilustras: HOL

Pengenaan biaya untuk setiap penarikan uang tunai dan pengecekan saldo di ATM Link hanya dikenakan jika kartu debit dan ATM Link yang digunakan berbeda.

Polemik Transaksi ATM Link Kena Biaya, Ini Penjelasan 3 Bank BUMN

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Foto: RES

Ia juga didakwa melakukan pencucian uang. 

Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Ratusan Miliar 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Wewenang pengajuan permohonan pailit bagi Badan Usaha Milik Negara (&ldquo;BUMN&rdquo;) menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</a><span style="color:null"> memang berada di tangan Menteri Keuangan. Namun, wewenang itu hanya berlaku bagi BUMN tertentu. Ketentuan ini tidak berlaku bagi bank BUMN, khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).</span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika bukan Menteri Keuangan, siapa yang berwenang mengajukan pailit atas bank BUMN? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Siapa yang Berwenang Mengajukan Pailit atas Bank BUMN? 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perjanjian penyimpanan yang dikenal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a><strong> </strong>mengondisikan uang yang diserahkan nasabah penyimpan kepada bank <u>menjadi milik bank</u> dan bank memiliki wewenang penuh atas simpanan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan hak masyarakat atas simpanan tersebut. Bank akan mengembalikan<strong> </strong>simpanan dengan kotraprestasi berupa pemberian bunga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>


Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa?

Cara Melapor ke Bank Indonesia Jika Menemukan Uang Palsu

Jika Developer Dinyatakan Pailit, Apakah Cicilan KPR Tetap Harus Dibayar?

Ilustrasi cyber crime. Foto: kelompokfroud.blogspot.com

Bila terbukti fraud, OJK pastikan berikan implikasi hukum.

Dugaan Pembobolan Dana Nasabah BTN, OJK Turunkan Tim Investigasi

RUPS Luar Biasa BTN pada Mei mendatang sangat menentukan.

Teka Teki Rencana Akuisisi BTN

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#btn