<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Layanan pinjaman secara daring (<em>online</em>) yang ditawarkan oleh bank digital sebenarnya memiliki skema yang sama dengan kredit yang ditawarkan bank umum. Sehingga, layanan pinjaman bank digital tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Sementara itu, perbedaan antara kredit dan P2P <em>lending</em> terletak pada asal dana, peran penyelenggara, dan kelembagaan penyelenggara.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Perbedaan Layanan Pinjaman Bank Digital dengan Pinjol

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Prinsip kerahasiaan bank atau <em>bank secrecy law </em>adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di Indonesia prinsip kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak, dalam artian terdapat sejumlah kondisi yang mengecualikan kerahasiaan data nasabah dan simpanannya.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Prinsip Kerahasiaan Bank (<i>Bank Secrecy Law</i>) di Indonesia

Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

Untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape dan ekosistem perbankan.

OJK Terbitkan Tiga Aturan Terkait Bank Umum dan Bank Digital  

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>Fraud</em> merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank. Langkah pencegahan <em>fraud </em>untuk bank umum diatur dalam<strong> </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e0d8fab549a5/node/534/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-39-pojk03-2019-tahun-2019" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti <em>Fraud</em> Bagi Bank Umum</a>, yang memuat penyusunan, pedoman, pelaporan, hingga sanksi administratif yang berlaku bagi bank yang tidak menerapkan strategi anti <em>fraud</em> ini.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum

Sinergi perbankan tidak termasuk penggunaan modal Bank Umum untuk perhitungan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) BUS serta penggunaan manajemen Bank Umum (Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite yang wajib dibentuk oleh BUS, dan Pejabat Eksekutif) untuk merangkap jabatan sebagai manajemen BUS.

OJK Terbitkan Aturan Sinergi Bank Umum-Bank Syariah 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perjanjian penyimpanan yang dikenal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a><strong> </strong>mengondisikan uang yang diserahkan nasabah penyimpan kepada bank <u>menjadi milik bank</u> dan bank memiliki wewenang penuh atas simpanan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan hak masyarakat atas simpanan tersebut. Bank akan mengembalikan<strong> </strong>simpanan dengan kotraprestasi berupa pemberian bunga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>


Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bank Perkreditan Rakyat (BPR) termasuk kedalam jenis bank sekunder karena hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Tetapi kurang tepat jika BPR disebut sebagai bank khusus untuk kredit karena bank umum juga memberikan kredit.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (<em>batil</em>) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (<em>fadhl</em>), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (<em>nasi�ah</em>).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbankan syariah di Indonesia melarang adanya riba sebagaimana diatur dalam <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/nprt/1011/undangundang-nomor-21-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</a></u></span> karena riba bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip Islam (prinsip syariah) dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya harus tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (<em>kaffah</em>) dan konsisten (<em>istiqamah</em>). Riba yang sudah menjadi tradisi yang jamak terjadinya di antara masyarakat sebelum masa Islam terbukti telah membahayakan bagi masyarakat dan untuk itulah maka Islam melarangnya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Alasan Mengapa Riba Dilarang dalam Perbankan Syariah 

Beranda

Home

bank-umum

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bank umum