Perdata
Cara Kerja Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Apakah SKBDN dapat dikategorikan sebagai bentuk bank garansi?


Bacaan 5 Menit

Apakah SKBDN dapat dikategorikan sebagai bentuk bank garansi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami uraikan terlebih dahulu tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang merupakan instrumen keuangan yang bermanfaat untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri.
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 POJK 26/2024 yang mendefinisikan SKBDN sebagai berikut:
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKBDN adalah janji tertulis dari bank penerbit (issuing bank) untuk melakukan pembayaran kepada penerima manfaat (beneficiary) sepanjang seluruh persyaratan dan dokumen dalam SKBDN dipenuhi.
Bank umum dapat memberikan layanan garansi atau jaminan mencakup salah satunya SKBDN.[1] Apa saja bank umum yang terlibat dalam transaksi SKBDN? Adapun bank umum yang terlibat dalam transaksi SKBDN, antara lain:[2]
Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan aplikan.
Bank yang menambahkan konfirmasinya pada SKBDN berdasarkan kuasa atau permohonan bank penerbit.
Bank di mana SKBDN tersedia atau setiap bank dalam hal SKDBN tersedia pada setiap bank.
Menjawab pokok pertanyaan Anda, apakah SKBDN dapat dikategorikan sebagai bentuk bank garansi? Jawabannya tidak. Mengapa? Sebab SKBDN dan bank garansi adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya termasuk dalam bentuk layanan garansi/jaminan yang diberikan bank umum kepada aplikan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 POJK 26/2024, bank garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank umum kepada pihak penerima jaminan bahwa bank umum akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Patut dicatat, SKBDN dapat digunakan untuk mendukung transaksi perdagangan barang dan/atau jasa dan bukan merupakan turunan atau bagian dari perjanjian perdagangan, jasa atau perjanjian lainnya yang jadi dasar penerbitan SKBDN.[3]
Kemudian untuk melakukan pembayaran, bank umum akan melakukan pemeriksaan dalam menentukan hasil pemeriksaan dokumen sesuai standar internasional.[4] Yang dimaksud dokumen di sini adalah dokumen dengan syarat dan kondisi yang tercantum pada SKBDN, serta standar atau praktik perbankan yang berlaku secara internasional, antara lain:[5]
Adapun hasil pemeriksaan dapat berupa pengambilalihan, penolakan, atau negosiasi.[6]
Jika dokumen tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, bank umum memberitahukan secara tertulis kepada pengirim dokumen dengan batas waktu yang ditetapkan bank umum sesuai standar internasional.[7]
Apabila bank umum tidak memberitahukan secara tertulis setelah batas waktu yang ditetapkan, hasil pemeriksaan dokumen dianggap sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.[8]
Hal ini berbeda dengan cara kerja bank garansi yang merupakan perjanjian tambahan serta diajukan dalam bentuk klaim bank garansi.[9] Klaim atas terjadinya wanprestasi dapat diajukan segera setelah terjadi wanprestasi sampai dengan paling lama 14 hari kerja setelah bank garansi jatuh tempo. Kemudian bank umum wajib menetapkan kebijakan batas waktu pembayaran klaim bank garansi.[10]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
[1] Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan (“POJK 26/2024”)
[2] Penjelasan Pasal 58 ayat (1) POJK 26/2024
[3] Pasal 57 ayat (1) dan (2) POJK 26/2024
[4] Pasal 58 ayat (2) POJK 26/2024
[5] Penjelasan Pasal 58 ayat (1) POJK 26/2024
[6] Penjelasan Pasal 58 ayat (2) POJK 26/2024
[7] Pasal 58 ayat (3) POJK 26/2024
[8] Pasal 58 ayat (4) POJK 26/2024
[9] Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 26/2024
[10] Pasal 54 POJK 26/2024