<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pemotongan gaji atau upah pekerja dapat dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya karena denda. Sementara itu, denda dapat dikenakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, misalnya terlambat masuk kerja.<br />
<br />
Namun demikian, ketentuan mengenai pemotongan gaji tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi jumlah tertentu.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Gaji Dipotong karena Terlambat Masuk Kerja, Bolehkah?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pengusaha tidak diperkenankan untuk mengenakan denda bagi pekerja sepanjang tidak diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apa langkah huum yang dapat ditempuh oleh pekerja/buruh yang dipaksa membayar denda ketika target penjualan tidak tercapai?</p>
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Karyawan Didenda saat Gagal Penuhi Target Penjualan?

<p>Secara umum pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pemilik motor yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Namun, apa bentuk tindakan tersebut? Dapatkah sepeda motor disita jika STNK-nya mati?</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini</p>


STNK Mati, Sanksi Denda Tilang Hingga Motor Disita Polisi 

<p>Sebelumnya, wewenang penanganan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (&ldquo;KPPU&rdquo;) berada pada Pengadilan Negeri. Tapi, kini hal tersebut menjadi wewenang Pengadilan Niaga, sebagaimana diamanatkan oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> yang mengubah dan menghapus sebagian ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</a> (&ldquo;UU 5/1999&rdquo;).</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Keberatan Atas Putusan KPPU, ke Pengadilan Negeri atau Niaga?

<p>Suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan, yang mana dalam hal ini suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, maka ia<strong> wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga</strong>, yang mulai berlaku pada saat pihak tersebut tetap lalai untuk memenuhi perikatan meskipun telah dinyatakan lalai.</p>

<p>Lantas, bolehkah seseorang yang terhambat membayar cicilannya sehingga dikenakan denda lalu secara sepihak membebankan denda tersebut kepada orang yang berutang kepadanya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Terhambat Bayar Cicilan, Bolehkah Denda Dibebankan ke Pihak Lain?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (&ldquo;Perda&rdquo;) sebenarnya telah diatur <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</a><strong> </strong>dan perubahannya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun meskipun secara limitatif mengenai sanksi pidana dalam Perda telah diatur, kriteria perumusan sanksi sangat relatif bergantung pada daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengusaha dapat langsung memberikan Surat Peringatan (&ldquo;SP&rdquo;) ke 3 kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (&ldquo;PP&rdquo;), atau Perjanjian Kerja Bersama (&ldquo;PKB&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Soal pemotongan upah 2 hari, sah-sah saja bagi pengusaha untuk memotong gaji pekerja tersebut karena terlambat masuk kerja sebagai bentuk pengenaan denda, jika sebelumnya juga telah diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Mengeluarkan SP 3 Tanpa Didahului SP 1 dan SP 2?

Tujuan penjatuhan sanksi tindakan administratif adalah agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran lagi. 

Filosofi Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Persaingan Usaha

Beranda

Home

denda

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#denda