<p>Salah satu syarat penerbitan kartu keluarga (KK) baru adalah adanya&nbsp;<strong>buku nikah/kutipan akta perkawinan</strong>. Akta perkawinan diperoleh dengan melakukan pencatatan perkawinan.</p>

<p>Namun berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e5734abeecd8">Permendagri 109/2019</a> yang diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, saat ini <strong>permohonan pembuatan KK dapat dilakukan tanpa surat nikah. </strong>Apa syaratnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?

<p><strong>Saat ini telah tersedia</strong><strong><em>card reader</em></strong><strong> untuk alat baca KTP elektronik (&ldquo;KTP-el&rdquo;)</strong>. Sehingga, lembaga yang membutuhkan data KTP-el tidak perlu lagi meminta fotokopi dokumen kependudukan KTP-el milik masyarakat sebagai syarat pelayanan atau pendaftaran.</p>

<p>Untuk mendapatkan hak akses data kependudukan melalui <em>card reader</em> ini, lembaga yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dan nantinya akan dibuat perjanjian kerja sama.</p>

<p>Bagaimana prosedurnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Cara Permohonan <i>Card Reader</i> KTP-el Agar Tak Perlu Lagi Difotokopi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Masyarakat dan instansi-instansi terkait hendaknya harus lebih berhati-hati menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk data-data yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun pemusnahan fotokopi dokumen kependudukan yang sudah tidak diperlukan lagi seperti yang Anda tanyakan telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e572a503a3b4/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-104-tahun-2019/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Dokumen Kependudukan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah lain guna menjaga kerahasiaan data pribadi dalam dokumen kependudukan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Aturan Pemusnahan Fotokopi Dokumen Kependudukan Agar Tak Tercecer dan Disalahgunakan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, di Jakarta, Rabu (15/11). 

Dirjen Dukcapil Usai Diperiksa KPK

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (14/7). Irman diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Eks Dirjen Dukcapil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara ini.

Kerugian Korupsi E-KTP Capai Rp2 Triliun

Beranda

Home

dirjen-dukcapil

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#dirjen dukcapil

Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?

Cara Permohonan Card Reader KTP-el Agar Tak Perlu Lagi Difotokopi

Aturan Pemusnahan Fotokopi Dokumen Kependudukan Agar Tak Tercecer dan Disalahgunakan

Dirjen Dukcapil Usai Diperiksa KPK

Kerugian Korupsi E-KTP Capai Rp2 Triliun