Foto, data diri, dan isi chat customer merupakan data pribadi milik customer yang bersangkutan yang harus dilindungi oleh online shop&nbsp;selaku pengendali data pribadi. Lalu bagaimana hukumnya data pribadi customer yang disebarluaskan oleh&nbsp;online shop?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Online Shop Menyebarkan Data Pribadi Customer

Ilustrasi dokumen yang rusak. Foto: screenshot layar youtube

Kerusakan terhadap dokumen harus di perhatikan karena merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Kerusakan pada dokumen dapat dilakukan perbaikan dengan mengunjungi Arsip Nasional RI.

Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Bencana Alam

BPJS selaku pengendali data pribadi tunduk pada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a> dalam pemrosesan data pribadi pesertanya. Salah satunya adalah wajib mematuhi prinsip pelindungan data pribadi yaitu melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan dan pengungkapan yang tidak sah. 
 
Lantas, bagaimana tanggung jawab BPJS atas kebocoran data pribadi pesertanya ke publik?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya

Memalsukan identitas untuk membuat kartu kredit adalah tindak pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Adapun, pihak bank yang menerbitkan kartu kredit juga bertanggung jawab karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan kebenaran identitas dan melakukan verifikasi terhadap calon pengguna kartu kredit.

Lantas, langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Memalsukan Identitas untuk Buat Kartu Kredit, Ini Jerat Pidananya

Perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan identitas palsu, maka konsekuensinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Selain itu, laki-laki tersebut juga dapat dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_23_2006" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Adminduk</a> beserta perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Bagaimana ketentuan pidana dalam ketiga undang-undang tersebut untuk menjerat pelaku pemalsuan identitas untuk menikah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Menikah dengan Identitas Palsu

Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online kini kian meningkat. Hal ini dikarenakan pula proses untuk mendaftarkan data pribadi pada pinjaman online tergolong mudah.

Padahal pemrosesan data pribadi pada dasarnya harus berdasarkan dasar pemrosesan yang sah. Bagaimana jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penipu untuk didaftarkan pinjaman online?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini

Pemalsuan data pribadi dengan cara memberikan data atau keterangan yang tidak benar untuk keperluan pembuatan paspor dapat dijerat pidana. 

Jerat hukum memberikan data atau keterangan yang tidak benar alias membuat data pribadi palsu &nbsp;adalah merujuk <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Keimigrasian</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Bagaimana bunyi pasalnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor

Penggunaan data pribadi untuk tujuan tertentu termasuk data karyawan yang didaftarkan ke pinjaman perusahaan harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi alias karyawan yang bersangkutan. 

Lantas, bagaimana hukumnya jika perusahaan secara melawan hukum menggunakan data pribadi karyawannya untuk mendapatkan pinjaman?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Perusahaan Pinjam Uang ke Pinjol Pakai Data Karyawan

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ktp